Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2.
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
3.
Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
4.
Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5.
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6.
Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7.
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
8.
Transaksi Digital Luar Negeri adalah pemanfaatan atau pertukaran jasa, dan/atau informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9.
Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, paling sedikit berupa peranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.
11.
Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, paling sedikit berupa layanan jasa berbasis peranti lunak.
12.
Pemanfaatan Barang adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.
13.
Pemanfaatan Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.
14.
Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud kepada Pemanfaat Barang dan/atau melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemanfaat Jasa yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri.
15.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu masa pajak.
16.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
17.
Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SPP-TDLN adalah sistem yang menggunakan teknologi untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri.
18.
Penyelenggara SPP-TDLN adalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.
19.
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
20.
Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas Transaksi Digital Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa.
21.
Nomor Referensi adalah kode unik dari Transaksi Digital Luar Negeri yang dimintakan konfirmasi oleh Penerbit kepada Penyelenggara SPP-TDLN sehubungan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
22.
Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.
23.
Imbal Jasa adalah pembayaran kompensasi kepada Penyelenggara SPP-TDLN dalam rangka pelaksanaan SPP-TDLN.
24.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
25.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
26.
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga.
27.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
28.
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
29.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
30.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
31.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atau atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
32.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
33.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
34.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
35.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
36.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
37.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

(1)
Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri secara efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan penyelenggaraan SPP-TDLN untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri.
(2)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan:
a.
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Barang Digital oleh Pemanfaat Barang; dan/atau
b.
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Jasa Digital oleh Pemanfaat Jasa.
(3)
Penyelenggaraan SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara SPP-TDLN.

Pasal 3

(1)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
a.
pemungutan;
b.
penyetoran; dan
c.
pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri.
(2)
Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara SPP-TDLN melibatkan Penerbit sebagai Pihak Lain.
(3)
Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk sebagai Pihak Lain oleh Menteri.
(4)
Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pihak Lain.

Pasal 4

(1)
Untuk dapat ditunjuk sebagai Pihak Lain, Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui periode pengembangan dan periode stabilisasi.
(2)
Periode pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan periode untuk mengembangkan sistem milik Penerbit untuk dapat terhubung dengan SPP-TDLN sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis dari Penyelenggara SPP-TDLN yang dimulai paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya dokumen spesifikasi teknis.
(3)
Periode stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan periode uji coba untuk memastikan interkoneksi dan keamanan antara sistem milik Penerbit dengan SPP-TDLN berlangsung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara SPP-TDLN.
(4)
Penyelenggara SPP-TDLN melakukan koordinasi dengan tim pelaksana bidang uji coba (sandboxing) terkait hasil periode stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali.
(5)
Penunjukan Penerbit sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.
berita acara yang memuat pernyataan kesiapan sistem dari Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh Penyelenggara SPP-TDLN; atau
b.
hasil reviu yang dilaksanakan oleh tim pelaksana bidang uji coba (sandboxing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

(1)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri yang pemungutan Pajak Pertambahan Nilainya dilakukan oleh selain pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk sebagai Pihak Lain oleh Menteri.
(2)
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhitungkan oleh Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri dalam harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang harus dibayar oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa.
(3)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan atas Transaksi Digital Luar Negeri yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutang pada saat Penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi kepada Pihak Lain bahwa atas Transaksi Digital Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

(1)
Pihak Lain wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada saat terutang sebagaimana dimaksud dalam .
(2)
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan formula 11/111 (sebelas per seratus sebelas) dengan harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(3)
Dalam hal Transaksi Digital Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, nilai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah.
(4)
Konversi nilai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan, yang berlaku pada saat SPP-TDLN memberikan konfirmasi bahwa atas Transaksi Digital Luar Negeri dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 8

(1)
Dalam rangka penyelenggaraan SPP-TDLN, diperlukan data yang terdiri atas:
a.
data Transaksi Digital Luar Negeri; dan/atau
b.
data transaksi dalam negeri yang digunakan dalam rangka pemetaan dan analisis Transaksi Digital Luar Negeri berupa transfer dana dan remittance.
(2)
Pihak Lain wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara SPP-TDLN untuk dikonfirmasi paling lambat pada saat Pihak Lain memberikan otorisasi pembayaran atas Transaksi Digital Luar Negeri.
(3)
Data yang disampaikan kepada Penyelenggara SPP-TDLN untuk dikonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang berkaitan dengan perpajakan, berupa:
a.
data Transaksi Digital Luar Negeri:
1.
Nomor Referensi;
2.
nominal transaksi;
3.
mata uang transaksi;
4.
nama pelaku usaha;
5.
kode negara pelaku usaha;
6.
tipe pembayaran;
7.
tanggal dan waktu transaksi;
8.
nama Pihak Lain;
9.
kode negara Pihak Lain;
10.
referensi asli transaksi; dan
11.
tipe transaksi tujuan;
b.
data transaksi dalam negeri berupa transfer dana:
1.
Nomor Referensi;
2.
nominal transaksi;
3.
mata uang transaksi;
4.
tipe pembayaran;
5.
tanggal dan waktu transaksi;
6.
kode negara Pihak Lain;
7.
referensi asli transaksi;
8.
tipe transaksi tujuan;
9.
institusi asal; dan
10.
institusi tujuan; dan/atau
c.
data transaksi dalam negeri berupa remittance:
1.
Nomor Referensi;
2.
nominal transaksi;
3.
mata uang transaksi;
4.
tipe pembayaran;
5.
tanggal dan waktu transaksi;
6.
kode negara Pihak Lain;
7.
referensi asli transaksi;
8.
tipe transaksi tujuan;
9.
institusi asal;
10.
institusi tujuan; dan
11.
remittance surcharge.
(4)
Dalam hal tersedia dalam sistem Pihak Lain, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Lain menyampaikan data:
a.
nama pelaku usaha;
b.
kode negara pelaku usaha;
c.
institusi asal;
d.
institusi tujuan;
e.
remittance surcharge;
f.
jenis barang;
g.
klasifikasi pelaku usaha;
h.
nama terdaftar pelaku usaha;
i.
nomor registrasi pelaku usaha;
j.
alamat email pelaku usaha;
k.
nama kota pelaku usaha;
l.
nomor telepon pelaku usaha;
m.
identitas institusi pelaku usaha; dan/atau
n.
institusi lembaga keuangan pelaku usaha, sepanjang tidak termasuk data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 atau huruf c angka 8 berupa transfer dana atau remittance, Pihak Lain menyampaikan data berupa nomor rekening tujuan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk nilai hasil fungsi hash.
(6)
Penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi paling lama 1 (satu) hari setelah Pihak Lain menyampaikan permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)
Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) melalui Penyelenggara SPP-TDLN.
(8)
Mekanisme penerapan fungsi hash sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Penyelenggara SPP-TDLN dengan mengacu standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)
Penyelenggara SPP-TDLN bertanggung jawab atas pengelolaan, keamanan, kerahasiaan, dan pelindungan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(2)
Penyelenggara SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan retensi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)
Pihak Lain wajib menerbitkan dokumen atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
identitas Pihak Lain;
b.
identitas Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri;
c.
identitas Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa berupa:
1.
nama;
2.
alamat tempat tinggal atau alamat pos elektronik; dan
3.
nomor rekening atau nomor telepon dalam hal tidak terdapat nomor rekening;
d.
tanggal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;
e.
Nomor Referensi; dan
f.
dasar pengenaan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
(3)
Penyebutan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan:
a.
secara terpisah dari dasar pengenaan pajak; atau
b.
sebagai bagian dari nilai pembayaran.
(4)
Dokumen pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bill statement dan/atau dokumen sejenis sepanjang memenuhi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Akses Terbatas

Anda melihat 10 dari 17 pasal. Masuk untuk akses penuh.