Justisio

Eksplorasi aturan Indonesia
dengan mudah

Jivara siap membantu kamu untuk menemukan dan memahami aturan Indonesia, serumit apapun!

Cari Peraturan

Akses peraturan terbaru

Cari Peraturan
  • ✓Database peraturan yang diperbarui
  • ✓Cari berdasarkan topik
  • ✓Riwayat perubahan peraturan
  • ✓Notifikasi peraturan baru

Riset Hukum

Temukan referensi hukum

Riset Hukum
  • ✓Akses ke database hukum lengkap
  • ✓Analisis yurisprudensi
  • ✓Ringkasan kasus serupa
  • ✓Referensi pasal terkait

Review Kontrak

Analisis kontrak otomatis

Review Kontrak
  • ✓Secara otomatis mengidentifikasi klausul bermasalah
  • ✓Analisis risiko hukum menyeluruh
  • ✓Saran perbaikan berbasis AI
  • ✓Kepatuhan terhadap peraturan terkini

Akselerasi Proses Hukum

Akses langsung alat bertenaga AI kami untuk menyederhanakan alur kerja hukum Anda.

Peraturan Indonesia yang perlu Anda lihat

peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2025

peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2025 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar

undang-undang No. 20 Tahun 2025

undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

peraturan menteri No. 49 Tahun 2025

peraturan menteri hukum republik indonesia nomor 49 tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas

peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2025

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

undang-undang No. 27 Tahun 2022

undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi

Artikel Terbaru

Wawasan terbaru seputar hukum dan teknologi

Aturan Baru Toko Swalayan Resmi Berlaku: Supermarket Dilarang Paksa UMKM Ganti Merek, Pelanggar Terancam Pencabutan Izin Usaha.

PP Nomor 3 Tahun 2026: Nama Produsen Lokal Wajib Dicantumkan pada Merek Toko

Tata Cara Baru Hidupkan Kembali PBI BPJS: Pasien Penyakit Kronis Tidak Boleh Dinonaktifkan Otomatis, Peserta Lain Wajib Segera Pemutakhiran Data di Desa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026: Bawa Surat Keterangan Faskes ke Dinas Sosial untuk Langsung Berobat, Kewajiban Perbaikan Data Berlaku Setelahnya

Aturan Baru Bisnis MLM Resmi Diterbitkan dengan Syarat Operasional yang Lebih Ketat, Praktik Skema Piramida Dilarang, Sanksi Pemblokiran Sistem Menanti Perusahaan Pelanggar

Regulasi Baru Bisnis Jaringan Sesuai PP No. 3 Tahun 2026: Pengawasan Distributor Diperketat, Produk Jasa dan Investasi Kini Tak Boleh Dijual Lewat Sistem MLM

Pemerintah Tanggung Penuh Pajak Tiket Pesawat Mudik 2026, FBerlaku Khusus Kelas Ekonomi Domestik dan Tidak Mencakup Biaya Layanan Tambahan

Maskapai Wajib Lapor Rincian Transaksi Maksimal Mei 2026, Keterlambatan Dapat Berakibat Pembatalan Fasilitas Sepenuhnya

Lindungi Karier Profesional Anda

Lindungi karier Anda. Sistem kami secara otomatis menganalisis risiko, klausul bermasalah, dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang ketenagakerjaan.

Dibuat oleh dan untuk pemimpin industri

Drawy Droit
Sandiva
Klinik Pratama Siaga Medika
Nookang
B-AV
Drawy Droit
Sandiva
Klinik Pratama Siaga Medika
Nookang
B-AV

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban atas pertanyaan seputar Justisio dan teknologi hukum kami

Justisio adalah platform teknologi hukum yang memiliki misi utama untuk mengorganisir informasi hukum, membuatnya berguna, dan mudah diakses oleh siapa saja. Kami bukanlah ChatGPT versi hukum atau sekadar tempat mengunduh PDF aturan, kami menyediakan sistem cerdas yang membantu Anda memahami konteks hukum secara utuh. Dengan teknologi Database Peraturan Berbasis Pasal, Justisio adalah teknologi hukum yang sangat cocok untuk mendukung pekerjaan profesional.
Bagi kami, kata "Akses" adalah sebuah obsesi. Akses bukan berarti Anda hanya bisa mendownload dokumen peraturan. Itu tidak cukup. Di Justisio, akses berarti kemampuan untuk memahami keseluruhan konteks hukum secara gamblang: mulai dari perubahan pasalnya, peraturan lain yang saling terkait, penjelasannya, hingga keterkaitan antar pasal. Kami memastikan Anda melihat "big picture" dari sebuah regulasi, bukan hanya PDF tempat penyimpanan aturan.
Tidak. Justisio bukan ChatGPT untuk hukum. ChatGPT adalah AI generatif umum, sedangkan Justisio adalah sistem yang dibangun di atas Database Peraturan Berbasis Pasal yang terstruktur. Jawaban dan analisis yang diberikan Justisio didasarkan pada referensi hukum yang valid dan konteks regulasi Indonesia yang spesifik, sehingga lebih akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan minim halusinasi dibandingkan AI umum.
Justisio dirancang untuk menjadi AI hukum terbaik dan terlengkap yang dikhususkan untuk sistem hukum Indonesia. Keunggulan utama kami terletak pada integritas data dimana kami tidak sekadar memproses teks seperti AI Hukum pada umumnya, melainkan membangun sistem di atas Database Peraturan Berbasis Pasal. Hal ini memungkinkan Justisio memberikan analisis yang akurat, memahami konteks hukum secara utuh, dan menyajikan keterkaitan antar-peraturan yang tidak dimiliki oleh platform lain. Bagi praktisi yang mencari Transparansi dan validitas, Justisio adalah standar baru dalam teknologi hukum.
Justisio menggunakan Database Peraturan Berbasis Pasal. Berbeda dengan database konvensional yang hanya menampilkan file PDF peraturan, sistem kami memecah peraturan hingga ke level pasal. Ini memungkinkan Anda menelusuri riwayat perubahan pasal per pasal dan melihat keterkaitannya dengan aturan lain secara instan.
Kami memiliki tiga fitur ringkasan khusus untuk menghemat waktu Anda: Ringkas Aturan untuk mendapatkan poin penting dari regulasi yang kompleks, Ringkas Kontrak untuk memahami isi perjanjian dan kewajiban penting, dan Ringkas Putusan di mana AI kami merangkum putusan pengadilan menjadi intisari yang mudah dipahami, sehingga Anda tidak perlu membaca ratusan halaman putusan.
Ya, melalui fitur Susun Kronologi dan Legal Opinion Generator. Anda dapat mengunggah banyak dokumen terkait kasus tersebut, dan AI kami akan membantu menyusun urutan kronologis kejadian secara otomatis. Selain itu, fitur Legal Opinion Generator membantu Anda membuat draf pendapat hukum yang komprehensif berdasarkan analisis peraturan yang relevan.