Question 1

Apa itu Justisio, apakah itu hanya sekedar "ChatGPT" untuk hukum?

Accepted Answer

Justisio adalah platform teknologi hukum yang memiliki misi utama untuk mengorganisir informasi hukum, membuatnya berguna, dan mudah diakses oleh siapa saja. Kami bukanlah ChatGPT versi hukum atau sekadar tempat mengunduh PDF aturan, kami menyediakan sistem cerdas yang membantu Anda memahami konteks hukum secara utuh. Dengan teknologi Database Peraturan Berbasis Pasal, Justisio adalah teknologi hukum yang sangat cocok untuk mendukung pekerjaan profesional.

Question 2

Apa yang dimaksud dengan "Akses Hukum" di Justisio?

Accepted Answer

Bagi kami, kata "Akses" adalah sebuah obsesi. Akses bukan berarti Anda hanya bisa mendownload dokumen peraturan. Itu tidak cukup. Di Justisio, akses berarti kemampuan untuk memahami keseluruhan konteks hukum secara gamblang: mulai dari perubahan pasalnya, peraturan lain yang saling terkait, penjelasannya, hingga keterkaitan antar pasal. Kami memastikan Anda melihat "big picture" dari sebuah regulasi, bukan hanya PDF tempat penyimpanan aturan.

Question 3

Apakah Justisio sama dengan ChatGPT/Gemini?

Accepted Answer

Tidak. Justisio bukan ChatGPT untuk hukum. ChatGPT adalah AI generatif umum, sedangkan Justisio adalah sistem yang dibangun di atas Database Peraturan Berbasis Pasal yang terstruktur. Jawaban dan analisis yang diberikan Justisio didasarkan pada referensi hukum yang valid dan konteks regulasi Indonesia yang spesifik, sehingga lebih akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan minim halusinasi dibandingkan AI umum.

Question 4

Apakah Justisio merupakan AI hukum terbaik di Indonesia?

Accepted Answer

Justisio dirancang untuk menjadi AI hukum terbaik dan terlengkap yang dikhususkan untuk sistem hukum Indonesia. Keunggulan utama kami terletak pada integritas data dimana kami tidak sekadar memproses teks seperti AI Hukum pada umumnya, melainkan membangun sistem di atas Database Peraturan Berbasis Pasal. Hal ini memungkinkan Justisio memberikan analisis yang akurat, memahami konteks hukum secara utuh, dan menyajikan keterkaitan antar-peraturan yang tidak dimiliki oleh platform lain. Bagi praktisi yang mencari Transparansi dan validitas, Justisio adalah standar baru dalam teknologi hukum.

Question 5

Apa keunggulan Database Peraturan di Justisio?

Accepted Answer

Justisio menggunakan Database Peraturan Berbasis Pasal. Berbeda dengan database konvensional yang hanya menampilkan file PDF peraturan, sistem kami memecah peraturan hingga ke level pasal. Ini memungkinkan Anda menelusuri riwayat perubahan pasal per pasal dan melihat keterkaitannya dengan aturan lain secara instan.

Question 6

Bagaimana Justisio membantu meringkas dokumen hukum yang panjang?

Accepted Answer

Kami memiliki tiga fitur ringkasan khusus untuk menghemat waktu Anda: Ringkas Aturan untuk mendapatkan poin penting dari regulasi yang kompleks, Ringkas Kontrak untuk memahami isi perjanjian dan kewajiban penting, dan Ringkas Putusan di mana AI kami merangkum putusan pengadilan menjadi intisari yang mudah dipahami, sehingga Anda tidak perlu membaca ratusan halaman putusan.

Question 7

Apakah Justisio bisa membantu saya menyelesaikan kasus hukum?

Accepted Answer

Ya, melalui fitur Susun Kronologi dan Legal Opinion Generator. Anda dapat mengunggah banyak dokumen terkait kasus tersebut, dan AI kami akan membantu menyusun urutan kronologis kejadian secara otomatis. Selain itu, fitur Legal Opinion Generator membantu Anda membuat draf pendapat hukum yang komprehensif berdasarkan analisis peraturan yang relevan.

POJK 18 Tahun 2025 Wajibkan Sertifikasi Resmi bagi Penyusun Laporan Keuangan Bank, Pelanggaran Dapat Dikenai Sanksi Denda Hingga Rp50 Miliar

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026: Aturan Baru Impor Film Wajibkan Verifikasi Sinopsis Agar Sesuai Budaya Indonesia, Risiko Penolakan Izin Meningkat Jika Konten Dinilai Tidak Sesuai Etika

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026 Mengatur Prosedur Wajib Pemberitahuan Pembuatan Film via OSS: Syarat Mutlak Lulus Sensor, Izin Hangus Jika Syuting Tidak Mulai dalam 3 Bulan

Regulasi Air Tanah 2026 Diperketat untuk Kawasan Perumahan dan Proyek Konstruksi, Pemakaian di Atas 100 Ribu Liter per Bulan Kini Wajib Izin

Aturan Baru Pergudangan Resmi Diberlakukan dalam PP Nomor 3 Tahun 2026 dengan Syarat Transparansi Data yang Lebih Ketat, Pengelola Gudang Kini Wajib Lapor Stok dan Harga Setiap Bulan

Aturan Baru Toko Swalayan Resmi Berlaku: Supermarket Dilarang Paksa UMKM Ganti Merek, Pelanggar Terancam Pencabutan Izin Usaha.

Tata Cara Baru Hidupkan Kembali PBI BPJS: Pasien Penyakit Kronis Tidak Boleh Dinonaktifkan Otomatis, Peserta Lain Wajib Segera Pemutakhiran Data di Desa