Justisio

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Perkara adalah kasus atau sengketa yang diproses dalam sistem peradilan pidana.
2.
Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3.
Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.
4.
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5.
Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai Perkara yang akan, sedang, atau telah terjadi.
6.
Informan adalah orang yang memberikan data dan/atau informasi yang akurat secara rahasia mengenai Perkara yang akan, sedang, dan telah terjadi kepada instansi terkait yang berwenang.
7.
Ahli adalah seseorang yang memiliki:
a.
pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
b.
pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.
8.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
9.
Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan ruang digital atau teknologi informasi dan/atau transaksi elektronik sehingga Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian keterangan dan/atau kesaksiannya.
10.
Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu Perkara.
11.
Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang mengalami Ancaman, situasi khusus, dan/atau mengakibatkan situasi yang membahayakan jiwanya.
12.
Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
13.
Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
14.
Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.
15.
Dana Abadi Korban adalah dana yang disediakan untuk membiayai Kompensasi dan pemulihan Korban.
16.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.
Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)
Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan Pelindungan kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli dalam setiap proses peradilan pidana.
(2)
Selain kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelindungan juga diberikan kepada orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu Perkara meskipun tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Perkara.

Pasal 3

Pelindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli berasaskan pada:
a.
penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b.
rasa aman;
c.
keadilan;
d.
nondiskriminasi;
e.
kepastian hukum;
f.
kerahasiaan;
g.
kesetaraan gender; dan
h.
partisipatif.

Pasal 4

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli dalam memberikan keterangan dan/atau kesaksiannya dalam setiap proses peradilan pidana.

Pasal 5

(1)
Setiap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli berhak memperoleh Pelindungan.
(2)
Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang berkaitan dengan Perkara.
(3)
Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang mengalami Ancaman dan/atau berada pada situasi khusus berdasarkan:
a.
penilaian LPSK; dan/atau
b.
penetapan atau putusan pengadilan.
(4)
Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a.
tingkat kerentanan;
b.
tingkat keseriusan tindak pidana;
c.
posisi dalam Perkara;
d.
profil tersangka/terdakwa/terpidana;
e.
kegiatan dalam rangka pembelaan hak asasi manusia;
f.
tujuan pemberian Pelindungan; dan/atau
g.
tempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
(5)
Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.
(6)
Dalam hal diperlukan, Pelindungan dapat dilakukan tanpa batas waktu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh LPSK.

Pasal 6

(1)
Pelindungan terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud dalam diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
(2)
Dalam kondisi darurat yang ditetapkan oleh LPSK, Pelindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Pasal 7

(1)
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli berhak:
a.
memperoleh Pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan keterangan dan/atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b.
ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Pelindungan dan dukungan keamanan;
c.
memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.
mendapat penerjemah atau juru bahasa isyarat;
e.
bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f.
mendapat informasi mengenai perkembangan Perkara;
g.
mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h.
mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i.
dirahasiakan identitasnya;
j.
mendapat identitas baru;
k.
mendapat tempat kediaman sementara;
l.
mendapat tempat kediaman baru;
m.
mendapat pendampingan;
n.
mendapat nasihat hukum;
o.
menyampaikan pernyataan dalam proses peradilan pidana terkait dampak penderitaan Korban akibat peristiwa hukum yang dialaminya;
p.
mendapat Pelindungan dari Ancaman digital;
q.
mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
r.
mendapat biaya hidup sementara sampai batas waktu Pelindungan berakhir; dan/atau
s.
mengikuti program pemulihan.
(2)
Program pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s berupa:
a.
layanan medis;
b.
layanan rehabilitasi psikososial dan psikologis; dan/atau
c.
program pemulihan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3)
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli oleh LPSK.
(4)
Pemberian hak oleh LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)
Selain hak sebagaimana dimaksud dalam , Korban berhak mendapatkan:
a.
jaminan kesehatan;
b.
jaminan sosial yang diberikan instansi lain berdasarkan rekomendasi dari LPSK; dan/atau
c.
pendanaan layanan pemulihan yang berasal dari Dana Abadi Korban.
(2)
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, dan/atau laporan dengan iktikad baik, berhak untuk:
a.
tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya; dan/atau
b.
tidak didiskriminasi dan diberikan sanksi di tempat bekerja, pendidikan, atau instansi lainnya.
(2)
Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau diberikan keterangan dan/atau kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

(1)
Saksi Pelaku selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam dan , diberikan Pelindungan berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan/atau penghargaan atas keterangan dan/atau kesaksian yang diberikan.
(2)
Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
b.
pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
c.
memberikan keterangan dan/atau kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
(3)
Saksi Pelaku yang mendapatkan penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pelindungan oleh LPSK melalui keputusan LPSK.
(4)
Untuk mendapatkan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Saksi Pelaku menyampaikan surat permohonan kepada LPSK.
(5)
Untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPSK melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait yang berwenang.
(6)
Untuk mendapatkan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saksi Pelaku harus memenuhi persyaratan:
a.
sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
b.
bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
c.
kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
d.
analisis tingkat Ancaman dan/atau situasi khusus yang dialami oleh Saksi Pelaku; dan
e.
surat penetapan Saksi Pelaku dari LPSK.

Menampilkan 11 dari 62 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.