Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 Tentang Hukuman Jabatan

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam peraturan ini :
a.
yang disebut pegawai, ialah mereka yang diangkat tetap atau untuk sementara dalam jabatan Negeri;
b.
yang berhak menghukum ialah pejabat yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 2

(1)
Pegawai yang melalaikan kewajiban selama atau diluar jam bekeria dapat dijatuhi hukuman jabatan.
(2)
Melalaikan kewajiban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan jabatan maupun melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh pegawai yang baik-baik dalam keadaan sedemikian.

Pasal 3

(1)
Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pegawai, adalah sebagai berikut :
a.
teguran tertulis,
b.
pernyataan tidak puas dengan surat ketetapan,
c.
dipindahkan kelain tempat,
d.
menunda kenaikan gaji selama tidak lebih dari satu tahun,
e.
menurunkan gajinya sebesar satu kali kenaikan gaji yang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun, menurunkan tingkatan jabatannya ketingkatan yang terdekat tidak lebih dari satu tahun,
g.
dilepas dari pekerjaannya,
h.
dilepas dari jabatan Negeri.
(2)
Jika dijatuhkan hukuman tersebut pada ayat 1 huruf f Pembesar yang berwajib harus mengatur supaya pangkat semula dikembalikan sesudah waktu yang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4

Sebelum hukuman dijatuhkan, maka pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan tentang hukuman yang akan dijatuhkan itu.

Pasal 5

(1)
Hukuman yang dijatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(2)
Terhadap tiap-tiap hukuman yang dijatuhkan, pegawai yang bersangkutan dapat menyatakan perlawanan dengan tertulis dalam waktu 14 hari setelahnya pemberitahuan tersebut di atas kepada pembesar tersebut dalam sub (b), yang berhak membentuk satu panitia yang akan memeriksa perlawanan terhadap hukuman yang dijatuhkan.
(3)
Pembentukan Panitia itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat pembelaan diterima oleh :
a.
Presiden Republik Indonesia, jikalau pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
b.
Menteri yang bersangkutan atau oleh Pembesar yang diserahi untuk itu masing-masing dalam lingkungan pekerjaannya, jikalau pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh penijabat yang diserahi untuk pengangkatan atau pemberhentian pegawai.
(4)
Panitia itu terdiri dari :
a.
seorang anggota ditunjuk oleh pegawai yang dijatuhi hukuman.
b.
seorang anggota yang ditunjuk oleh yang berhak menjatuhi hukuman.
c.
seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota tersebut sub a dan b. Jika dalam hal ini tidak mendapat persesuaian, maka Ketua Badan Pengadilan Negeri setempat menunjuk ketua.
(5)
Perlawanan tersebut dalam ayat (2) oleh pegawai yang bersangkutan diberitahukannya juga dengan tertulis kepada yang menjatuhkan hukuman.
(6)
Apa yang ditentukan dalam ayat (2) tidak berlaku:
a.
jika hukuman yang dimaksudkan itu adalah hukuman yang tersebut dalam ayat 1 huruf a.
b.
jika pegawai yang bersangkutan oleh hakim telah dihukum karena hal-hal sedemikian juga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kekuatan pasti.
c.
jika pegawai yang bersangkutan melarikan diri.
(7)
Kecuali dalam hal termaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), maka pegawai yang dihukum harus tunduk pada putusan dari yang berhak memberi hukuman.

Pasal 6

(1)
Panitia termaksud dalam ayat (2) memilih salah seorang anggotanya sebagai penulis dan menetapkan sendiri tempat dan caranya memeriksa perkara.
(2)
Pemeriksaan perkara tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7

(1)
Untuk kepentingan pemeriksaan, Panitia berhak mendatangkan pegawai yang dihukum, penjabat yang menghukum atau wakil yang ditunjuk olehnya dan orang-orang lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.
(2)
Setiap orang wajib memenuhi permintaan Panitia tersebut dalam ayat (1) di atas.
(3)
Panitia berhak memeriksa segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diselidikinya. Terhadap surat-surat rahasia harus lebih dahulu didapat izin dari yang bertanggungjawab atas surat-surat rahasia itu.
(4)
Anggota-anggota Panitia wajib merahasiakan segala sesuatu yang dapat diketahuinya, baik dari pemeriksaan surat-surat yang dapat diketahuinya maupun dari keterangan orang-orang yang didengarnya, demikian juga pendapat masing-masing anggota.

Pasal 8

(1)
Atas hasil pemeriksaan yang dijalankan, Panitia menetapkan putusannya dengan disertai keterangan lengkap, yang diberitahukan dengan tertulis kepada yang menghukum dan yang dihukum.
(2)
Putusan Panitia itu berupa : membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman yang dijatuhkan itu.

Pasal 9

(1)
Dalam waktu 14 hari sesudah diterima putusan Panitia termaksud dalam ayat (2), oleh pegawai yang dihukum atau penjabat yang menghukum dapat dimintakan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mempunyai daerah di mana pegawai yang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah Panitia terdiri dari :
a.
seorang hakim Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu sebagai anggota merangkap Ketua.
b.
seorang anggota, yang ditunjuk oleh Panitia tersebut dalam dengan persetujuan pegawai yang dijatuhi hukuman.
c.
seorang anggota yan ditunjuk oleh Menteri Urusan Pegawai.
(2)
Panitia termaksud dalam pasal ini memilih salah seorang lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang Pegawai Pengadilan Tinggi dengan Persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.
(3)
Ketentuan-ketentuan dalam tentang tempat dan cara pemeriksaan perkara dan ayat 2 dan berlaku juga terhadap Panitia ini.
(4)
Baik penijabat yang menghukum, maupun pegawai yang dihukum harus tunduk pada putusan Panitia itu.

Pasal 10

Mereka yang didatangkan oleh Panitia berdasarkan atas ayat (1) berhak atas penggantian biaya perjalanan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Negara.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Menteri Urusan Pegawai, SOEROSO. Diundangkan. Pada tanggal 22 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman, MOEHMMAD NASROEN.