Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknik tertentu pada saat tanggal Penilaian.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

10.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 2

(1)

Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN.

(2)

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat pada Kantor Pusat.

(3)

Menteri/ Pimpinan lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan BMN pada Kementerian Negara/ Lembaga, termasuk pada Perwakilan.

(4)

Kepala Perwakilan merupakan Kuasa Pengguna Barang yang menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN pada Perwakilan.

Pasal 3

Objek Penghapusan BMN pada Perwakilan meliputi:

tanah dan/ atau bangunan; dan/ atau

selain tanah dan/ atau bangunan.

Pasal 4

Penghapusan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

kondisi bangunan rusak berat karena penggunaan, bencana alam atau force majeure;

lokasinya menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan tata ruang/ wilayah di negara setempat;

anggaran untuk bangunan pengganti telah disediakan dalam dokumen penganggaran;

sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; atau

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di Negara Republik Indonesia maupun di negara tempat Perwakilan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)

Penghapusan BMN berupa selain tanah dan/ atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memenuhi persyaratan teknis: 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan akibat modernisasi teknologi di negara setempat; 3) terkena force majeure; 4) telah melampaui batas waktu penggunaannya/ kadaluarsa; 5) mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan; atau 6) mengalami pengurangan dalam timbangan/ ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu menguntungkan negara apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh; atau

Memenuhi persyaratan lain, yaitu: 1) hilang, tidak diketahui, baik keberadaannya maupun kondisinya saat ini; atau 2) kondisi lain yang dinyatakan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketentuan negara setempat.

(2)

Khusus untuk BMN berupa kendaraan bermotor, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan pula faktor usia kendaraan bermotor bersangkutan.

Pasal 6

(1)

Pelaksanaan Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dinas pada Perwakilan hanya dapat dilakukan apabila telah berusia paling kurang 5 (lima) tahun:

terhitung mulai tanggal pencatatannya dalam pembukuan Perwakilan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya, untuk perolehan lainnya.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dinas pada Perwakilan dapat dilakukan apabila:

hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang;

rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang dan/ atau surat keterangan dari bengkel resmi; atau

terdapat aturan negara setempat yang secara khusus mengatur mengenai kendaraan bermotor.

Pasal 7

(1)

Penghapusan BMN pada Perwakilan dilakukan dalam hal:

beralih kepemilikannya karena Pemindahtanganan; atau

dimusnahkan.

(2)

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

penjualan;

tukar menukar; atau

hibah.

Pasal 8

Penjualan BMN pada Perwakilan dapat dilakukan secara lelang atau non lelang.

Pasal 9

(1)

Penjualan secara lelang harus dilakukan oleh atau di hadapan pejabat lelang, yang diakui oleh hukum yang berlaku di negara setempat.

(2)

Pada pelaksanaan lelang, penawar tertinggi yang penawarannya mencapai atau melebihi nilai limit ditetapkan sebagai pemenang lelang.

(3)

Dalam Penjualan secara lelang, nilai limit BMN berupa:

tanah dan/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk Pengelola Barang;

selain tanah dan/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang.

(4)

Proses pelaksanaan lelang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di negara setempat.

Pasal 10

(1)

Penjualan secara non lelang dilakukan dengan pertimbangan:

secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual secara non lelang, karena biaya lelang lebih besar dari atau tidak sebanding dengan nilai jual barang;

barang telah dilelang tetapi tidak ada peminat atau tidak laku; atau

ketentuan negara setempat tidak mengenal peraturan mengenai lelang dan/ atau pejabat lelang.

(2)

Dalam Penjualan secara non lelang, nilai jual BMN berupa:

tanah dan/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk Pengelola Barang;

selain tanah dan/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang.

(3)

Penentuan nilai jual oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan informasi harga pasar seperti media cetak atau media elektronik.

Pasal 11

(1)

Pengguna Barang mengajukan usulan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang.

(2)

Dalam hal BMN akan dijual secara non lelang, maka usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila:

telah memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, yang paling sedikit memuat latar belakang dan pertimbangan serta tanggung jawab penuh yang bersangkutan terhadap kebenaran dan keabsahan data dan dokumen atas BMN yang diusulkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang untuk dijual secara non lelang.

Pasal 12

(1)

Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

(2)

Berdasarkan penelitian atas usulan Penjualan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan persetujuan atau penolakan usulan Penjualan kepada Pengguna Barang.

(3)

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Penjualan BMN.

(4)

Hasil Penjualan harus langsung disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan.

Pasal 13

(1)

Berdasarkan pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penyetoran hasil Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan barang paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Penjualan.

(2)

Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan/ atau daftar barang kuasa pengguna.

(3)

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penjualan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri bukti setor hasil Penjualan ke Kas Negara dan keputusan Penghapusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Penghapusan.

Pasal 14

(1)

Tukar menukar dilakukan tanpa mengakibatkan adanya pengeluaran dana tambahan dari APBN untuk memperoleh barang pengganti.

(2)

Harga barang pengganti paling kurang seimbang dengan harga BMN yang dijadikan objek tukar menukar.

(3)

Mitra tukar menukar BMN ditentukan melalui tender atau tidak melalui tender.

Pasal 15

Tukar menukar BMN yang dilakukan tidak melalui tender harus menempuh tata cara sebagai berikut:

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat: 1) pertimbangan usulan; 2) spesifikasi, harga perolehan dan nilai wajar BMN yang akan dilepas; 3) spesifikasi dan harga barang pengganti, dengan ketentuan nilai barang pengganti tersebut paling sedikit sama dengan nilai wajar BMN yang dilepas; dan 4) mitra tukar menukar.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan tukar menukar Pengguna Barang.

Berdasarkan penelitian atas usulan tukar menukar tersebut, Pengelola Barang menerbitkan persetujuan atau penolakan usulan tukar menukar kepada Pengguna Barang.

Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang tersebut, Kuasa Pengguna Barang melaksanakan tukar menukar.

Untuk tanah dan/atau bangunan, setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna Barang melakukan penelitian barang pengganti yang meliputi: 1) kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan perjanjian dan/atau addendum perjanjian; dan 2) meneliti kelengkapan dokumen barang pengganti.

Hasil penelitian barang pengganti dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.

Hasil pelaksanaan tukar menukar dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan mitra tukar menukar.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang dilepas dan mengusulkan penetapan status penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan keputusan Penghapusan BMN yang dilepas dan/atau keputusan status penggunaan barang pengganti disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan bersangkutan.

Barang pengganti dicatat sebagai BMN oleh Pengguna Barang dalam Daftar Barang Pengguna dan oleh Pengelola Barang dalam Daftar BMN.

Pasal 16

(1)

Hibah BMN dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

(2)

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 17

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam , dan , dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemberian persetujuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemusnahan dilakukan apabila BMN tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan.

Pasal 19

(1)

Dalam kondisi tertentu, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dapat mengusulkan pemusnahan tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya Pemindahtanganan.

(2)

Usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(3)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat latar belakang dan pertimbangan serta tanggung jawab penuh yang bersangkutan terhadap kebenaran dan keabsahan data dan dokumen atas BMN yang diusulkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang untuk dimusnahkan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen Penghapusan pada Perwakilan diatur lebih lanjut oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaporan, pengawasan, pengendalian dan penatausahaan BMN pada Perwakilan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 22

(1)

Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)

Terhadap BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dan selain kendaraan bermotor yang berada dalam kondisi rusak berat sesuai hasil kegiatan penertiban BMN pada Perwakilan, Pengguna Barang dapat mengajukan usulan Penghapusan BMN tersebut kepada Pengelola Barang dengan melampirkan daftar BMN yang diusulkan untuk dihapus dan Berita Acara Penertiban BMN.

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Barang tanpa menunggu usulan dari Kuasa Pengguna Barang.

(3)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tindak lanjut pemusnahan.

Pasal 24

(1)

Terhadap BMN yang tidak ditemukan berdasarkan hasil kegiatan penertiban BMN pada Perwakilan ditindaklanjuti dengan pengajuan Penghapusan.

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:

surat keterangan tanggung jawab mutlak penuh tidak bersyarat dari Kepala Perwakilan;

berita acara penertiban BMN; dan

surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Penghapusan BMN yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 26

(1)

Penghapusan yang telah mendapat persetujuan pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan usulan.

(2)

Penghapusan yang belum mendapat persetujuan sampai dengan saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai Penghapusan BMN di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/pmk.06/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri