Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Pasal 1
Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.
Pasal 2
Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut.
Pasal 3
Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis dengan perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesishc(e) (en)".
Pasal 4
Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantinya.
Pasal 5
Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku.
Pasal 6
(1)
Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht".
(2)
Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana".
Pasal 7
Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam , maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitan Undang-undang hukum pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia".
Pasal 8
Kitab Undang-undang hukum pidana dirobah sebagai berikut:
1.
Dalam , ayat 1, ke 1e angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan angka-angka "130-133" dibaca "131";
2.
Perkataan "Directeur van Justitie" dalam diganti dengan "Minister van Justitie";
3.
dirobah sebagai berikut:
a.
perkataan "Directeur van Justitie" harus dibaca "Minister van Justitie";
b.
bagian kalimat : "voorzopver betreft de Gouvern- ementslanden van Java en Madoera, van den assitent resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" diganti dengan "van den jaksa" dan perkataan "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Minister van Justitie";
c.
bagian kalimat: "in de Gouvernementslanden van Java en Madoera ob bevel van den assitent-resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" dalam ayat 3 diganti dengan "op bevel van den Jaksa";
4.
Dalam perkataan "het hoofd van plaatselijk bestuur (den assistent-resident) diganti dengan "den jaksa";
5.
Dalam , perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan "Minister van Justitie";
6.
Dalam , ayat (2)m perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan Minister van Justitie";
7.
Dalam , perkataan "Gouverneur-Generaal", diganti dengan "President";
8.
Dalam , ayat 3, perkataan "de Europeesche rechtbanken", diganti dengan "Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi";
9.
dirobah sebagai berikut:
a.
bagian kalimat "of van den rechter in Nederland of in Suriname of in Curacao", dihapuskan.
b.
perkataan "inheemsche" dan "Inlandsche" dihapuskan.
10.
Dalam , bagian kalimat "den Volksraad, van den provinciale raden en van de raden ingesteld ingevolge artikel 121, tweede lid en artikel 124, tweede lid der Indische Staatsregeling" diganti dengan "een door of namens de regering ingesteld wetgeven, besturend of volksvertegenwooedigend lichaam";
11.
dihapuskan.
12.
Dalam perkataan-perkataan "den Koning, de regeerende koningin of den Regent" diganti dengan "den Presiden of den Vice-President";
13.
dihapuskan.
14.
Dalam ayat (1) dan ayat (2) angka-angka "104-108" harus dibaca "104,106, 107 en 108";
15.
Dalam perkataan "hetzij" dan bagian kalimat "hetzij met een Indische vorst of volk" dihapuskan.
16.
Dalam dan 121 bagian kalimat "een Indishce vorst of volk" dihapuskan.
17.
Dalam no. 3 perkataan "Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie harus dibaca "President".
18.
Dalam dan 123 perkataan "Nederland" harus dibaca "Indonesie".
19.
Dalam bagian kalimat "een der in de artikelen 104 en 105 omschreven misdreijven" diganti dengan "het in artikel 104 omshcreven misdrijf".
20.
Kepala Bab II diganti sebagai berikut: "Misdrijven tegen de waardigheid van den President en van den Vice-President".
21.
dihapuskan.
22.
Dalam perkataan "des konings of der Koningin" diganti dengan "van den President of van den Vice President"
23.
dan 136 dihapuskan.
24.
Dalam perkataan-perkataan "Koning of der Koningin" diganti dengan "President of den Vice-President".
25.
Pasal- dan 136 dihapuskan.
26.
Dalam bis bagian kalimat: "de artikelen 134, 135 en 136" harus dibaca "artikel 134".
27.
Dalam bagian kalimat "de Koning, de Koningin, den gemaal der regeerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Konniklijke Huis of den Regent" harus dibaca "den President of den Vice-President".
28.
dihapuskan.
29.
dirobah sebagai berikut:
a.
ayat (1) dihapuskan.
b.
dalam ayat (2) bagian kalimat "een der in artikelen 131-133 omschreven misdrijven" harus dibaca "het in artikel 131 omschreven misdrifjf".
c.
dalam ayat (3) bagian kalimat "een der artikelen 134-136 omschreven misdrijf" harus dibaca "de artikel 134 omscht ven misdrijf".
30.
Perkataan "Nederlandsche" dalam dan 144 harus dibaca "Indonesische".
31.
Dalam dan 147 bagian-bagian kalimat: "den Volksraad, van een provincialen raad of van een raad ingesteld ingevolge artikel 121 tweede lid, dan wel ingevolge artikel 124 tweede lid der Indische Staatsregeling" harus dibaca "een door or namens de Regeering ingesteld wetgevend, besturend of volksvertegenwoordigend lichaam".
32.
bis dan ter hapuskan.
33.
Dalam dan 155 bagian kalimat "Nederland of van Nederlandsch-Indie" harus dibaca "Indonesie".
34.
bis dihapuskan.
35.
Dalam angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108".
36.
Dalam angka-angka "104-108" dan 115-133" masing-masing harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan 115-129 en 131".
37.
dihapuskan.
38.
Dalam dan 208 bagian kalimat: "Nederlan of in Nederlandch-Indie" harus dibaca "Indonesie".
39.
Dalam ayat (1) ke-2 bagian kalimat "dan wel'aan een inlandschen officier van Justitie" dihapuskan.
40.
Dalam bagian kalimat "vier maanden en twee weken" diganti dengan "twee jaren".
41.
, dihapuskan.
42.
Dalam dibelakang perkataan-perkataan "in een postbus gestoken" ditambah dengan perkataan "dan wel aan een koerier toevertrouwd".
43.
Dalam perkataan "Gouverneur-General" harus dibaca "President".
44.
dirobah sebagai berikut:
a.
bagian kalimat "buiten de gevallen waarin het krachtens algemeence verordening veroorloofds is, zonder toestemming van den Vouverneur-Generaal" dihapuskan.
b.
perkataan "Inlander" diganti dengan "Warga Negara Indonesia".
45.
Dalam ayat (1) No. 1 bagian kalimat "167 der Indische Staatsregeling" harus dibaca "30 der Undangundang Dasar".
46.
Dalam pasal- dan 260 perkataan-perkataan "van rijkswege of' dihapuskan.
47.
Dalam bis bagian-bagian kalimat "hetzij van Suriname of Curacao" dan "hetzij voorzoover merken betreft, van Nederland" dihapuskan.
48.
Dalam perkataan "Inlandsch" dihapuskan.
49.
Dalam ayat (1) No. 2 bagian kalimat "dan wel de Inlandsch Officier van Justitie die" dihapuskan.
50.
Dalam , 448 dan 449 perkataan "Nederlansch of" dihapuskan.
51.
Dalam dan 451 perkataan "Nederlandsche Regeering" diganti dengan "Indonesische Regeering".
52.
Dalam pasal-, 454, 455 dan 458 ayat (1) perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.
53.
Dalam ayat (2) perkataan "Nederlandschen" diganti dengan "Indonesischen".
54.
Dalam ayat (1), 461 ayat (1), 466, 467, 468, 469 ayat (1), 470 dan 471 perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.
55.
Dalam dan 474 perkataan-perkataan "Nederlandsch (e)" diganti dengan "Indonesia (e)".
56.
Dalam pasal-, 476 dan 477 perkataan-perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.
57.
dirobah sebagai berikut :
a.
angka-angka dan perkataan-perkataan "130, eerste lid" dan "105" dihapuskan.
b.
angka-angka "131-133" harus dibaca "131".
58.
Dalam pasal No. 4 bagian kalimat "aan het hoofd van plaatselijk bestuur" den assistent-resident diganti dengan "een het Hoofd van de politie".
59.
Dalam , ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) diganti dengan "het hoofd van de politie".
60.
Dalam bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den assistent-resident), diganti dengan "het hoofd van de politie".
61.
Dalam bagian kalimat "het hoofd plaatselijk bestuur" dengan "het hoofd van de politie".
62.
Dalam ayat (1) no. 2 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur (de assistent-resident) diganti dengan "het hoofd van de politie".
63.
dirobah sebagai berikut :
a.
bagian "le" dibaca demikian : hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, een Indonesischen adelijken titel voert, of eenen Indonesischen ordeteeken draagt.
b.
perkataan-perkataan "s'Konings verlof" harus dibaca "verlof van den President".
64.
Dalam bis bagian kalimat : "van een zelfstandige gemeenschap als bedoeld in artikel 123 tweede lid der Indische Staatsregeling dan wel van een gemeenschap" harus dibaca "van een bij de wet ingestelde of eerkende zelfstandige gemeenschap".
65.
Dalam bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den resident) harus dibaca "het hoofd van de politie".
66.
Dalam bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur of aan den door dezen aangewezen" harus dibaca "het hoofd van de politie of aan den door dezen aangewezen".
67.
Dalam bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den assistent-resident) harus dibaca "den daartoe aangewezen ambtenaar".
68.
Dalam ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) harus dibaca "het hoofd van den politie".
Pasal 9
Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankan-nya atau menyuruh menjalankan-nya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.
Pasal 10
Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau, dengan maksud untuk menjalankan-nya atau menyuruh menjalankan-nya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakan-nya atau memasukkan-nya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.
Pasal 11
Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.
Pasal 12
Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.
Pasal 13
Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal-, 10, 11 dan 12 maka mata uang atau uang kertas serta benda lain yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum.
Pasal 14
(1)
Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2)
Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
Pasal 15
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
Pasal 16
Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan menghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.
Pasal 17
Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.
Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan kan supaya diumumkan sebagai biasa.
Menteri Kehakiman Ttd SOEWANDI