Justisio

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara kebutuhan Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3.
Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4.
Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5.
Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6.
Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7.
Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)
Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
(2)
Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3)
Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4)
AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
a.
asas dan ciri Partai Politik;
b.
visi dan misi Partai Politik;
c.
nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
d.
tujuan dan fungsi Partai Politik;
e.
organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
f.
kepengurusan Partai Politik;
g.
peraturan dan keputusan Partai Politik;
h.
pendidikan politik; dan
i.
keuangan Partai Politik.
(5)
Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

(1)
Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
(2)
Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
a.
akta notaris pendirian Partai Politik;
b.
nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.
kantor tetap;
d.
kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
e.
memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4

(1)
Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam dan ayat (2).
(2)
Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3)
Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4)
Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)
Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(2)
Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

(1)
Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3)
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)
Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)
Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)
Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

(1)
Tujuan umum Partai Politik adalah:
a.
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d.
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2)
Tujuan khusus Partai Politik adalah:
a.
meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b.
memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c.
membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3)
Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

(1)
Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a.
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.
penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c.
penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d.
partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e.
rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
(2)
Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 12

Partai Politik berhak:
a.
memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b.
mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c.
memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.
ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.
membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.
mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.
mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h.
mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i.
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j.
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
k.
memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:
a.
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
b.
memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d.
menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e.
melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
f.
menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g.
melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
h.
membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbilik kepada masyarakat;
i.
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
j.
memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
k.
menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Pasal 14

(1)
Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
(2)
Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 15

(1)
Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
(2)
Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
(3)
Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipatif dalam kegiatan Partai Politik.

Pasal 16

(1)
Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri secara tertulis;
c.
menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d.
melanggar AD dan ART.
(2)
Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
(3)
Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)
Organisasi Partai Politik terdiri atas:
a.
organisasi tingkat pusat;
b.
organisasi tingkat provinsi; dan
c.
organisasi tingkat kabupaten/kota.
(2)
Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
(3)
Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

Pasal 18

(1)
Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
(2)
Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3)
Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 19

(1)
Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
(2)
Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(4)
Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Pasal 21

Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 22

Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 23

(1)
Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
(2)
Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
(3)
Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan

Menampilkan 24 dari 31 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.