Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna "merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan ber-nama "Merpati Nusantara" untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut P.N. "Merpati Nusantara" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1962 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1962 No.66) jo. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No.45) dialihkan bentuknya menjadi satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No.40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No.2904);
(2)
Dengan dialihkannya bentuk P.N. "Merpati Nusantara" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, P.N. "Merpati Nusantara" dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)
Semua hal yang bertahan dengan pelaksanaan pembubaran P.N. "Merpati Nusantara" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. BAB II. MODAL PERUSAHAAN.

Pasal 2

(1)
Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. "Merpati Nusantara" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)
Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(3)
Neraca pembukuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB III. PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN.

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No.4 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No.20; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No.2959) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No.21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No.2894).

Pasal 4

(1)
Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)
Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)
Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No.21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No.2894). BAB IV. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya P.N. "Merpati Nusantara" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No.35) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.