Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan.
2.
Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
3.
Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
4.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.
Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
7.
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan
8.
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
9.
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10.
Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.
11.
Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan.
12.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14.
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15.
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.
Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
17.
Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
18.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan.
19.
Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
20.
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Pasal 2
(1)
Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
a.
melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
b.
mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
c.
melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
d.
mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
e.
membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.
(2)
Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar:
a.
Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
b.
Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
c.
Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
d.
Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
e.
satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
f.
satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Pasal 3
Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:
a.
nondiskriminasi;
b.
kepentingan terbaik bagi anak;
c.
partisipasi anak;
d.
keadilan dan kesetaraan gender;
e.
kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
f.
akuntabilitas;
g.
kehati-hatian; dan
h.
keberlanjutan pendidikan.
Pasal 4
(1)
Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
a.
Peserta Didik;
b.
Pendidik;
c.
Tenaga Kependidikan;
d.
orang tua/wali;
e.
Komite Sekolah; dan
f.
Masyarakat.
(2)
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
satuan pendidikan anak usia dini;
b.
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
c.
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
Pasal 5
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup:
a.
Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan;
b.
Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan; dan
c.
Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.
Pasal 6
(1)
Bentuk Kekerasan terdiri atas:
a.
Kekerasan fisik;
b.
Kekerasan psikis;
c.
perundungan;
d.
Kekerasan seksual;
e.
diskriminasi dan intoleransi;
f.
kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
g.
bentuk Kekerasan lainnya.
(2)
Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 7
(1)
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
(2)
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.
tawuran atau perkelahian massal;
b.
penganiayaan;
c.
perkelahian;
d.
eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
e.
pembunuhan; dan/atau
f.
perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1)
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
(2)
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.
pengucilan;
b.
penolakan;
c.
pengabaian;
d.
penghinaan;
e.
penyebaran rumor;
f.
panggilan yang mengejek;
g.
intimidasi;
h.
teror;
i.
perbuatan mempermalukan di depan umum;
j.
pemerasan; dan/atau
k.
perbuatan lain yang sejenis.
Pasal 9
Perundungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.
Pasal 10
(1)
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat
penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
(2)
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b.
perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
c.
penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
d.
perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
e.
pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
f.
perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
g.
perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
h.
penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
i.
perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j.
perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
k.
pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l.
perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
m.
perbuatan membuka pakaian Korban;
n.
pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o.
praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
p.
percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
q.
perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r.
pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s.
pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
t.
pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
u.
pemaksaan sterilisasi;
v.
penyiksaan seksual;
w.
eksploitasi seksual;
x.
perbudakan seksual;
y.
tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
z.
perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal Korban merupakan Peserta Didik berusia anak atau penyandang disabilitas, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan Korban.
(4)
Dalam hal Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.
(5)
Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
a.
mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
b.
mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
c.
mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
d.
memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
e.
mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (tonic immobility); dan/atau
f.
mengalami kondisi terguncang.
Pasal 11
(1)
Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
(2)
Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.
larangan untuk:
1.
menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2.
mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik
sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
3.
mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidikan, atau Tenaga Kependidikan;
b.
pemaksaan untuk:
1.
menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah;
2.
mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
3.
mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidikan, atau Tenaga Kependidikan;
c.
mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan;
d.
larangan atau pemaksaan kepada Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan untuk:
1.
mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
2.
memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
e.
perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Peserta Didik, untuk:
1.
mengikuti proses penerimaan Peserta Didik;
2.
menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
3.
menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Peserta Didik;
4.
memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
5.
memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
6.
memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
7.
naik kelas;
8.
lulus dari satuan pendidikan;
9.
mengikuti bimbingan dan konsultasi;
10.
memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Peserta Didik;
11.
memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Peserta Didik;
12.
menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
13.
mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan;
f.
perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g.
perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta atau mengimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.
Pasal 13
(1)
Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan.
(2)
Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
(3)
Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
(4)
Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.
Pasal 14
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
a.
penguatan tata kelola;
b.
edukasi; dan
c.
penyediaan sarana dan prasarana.
Menampilkan 14 dari 36 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.