Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/pmk.02/2015 Tahun 2015 Tentang Penganggaran Penyediaan Tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
Perhitungan alokasi anggaran untuk penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri didasarkan atas kebutuhan riil sesuai bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 2
Bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam , meliputi:
a.
pembelian tunai;
b.
sewa; atau
c.
pembelian melalui fasilitator.
Pasal 3
(1)
Pembelian tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan melalui pembelian antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri dengan pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat, dengan pembayaran dilakukan secara tunai.
(2)
Pembelian tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri.
MENTERI KEUANGAN
Pasal 4
(1)
Sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan melalui pembayaran sejumlah uang kepada pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri atas pemanfaatan tanah/gedung/bangunan dimaksud dalam jangka waktu tertentu.
(2)
Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa disertai adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri.
Pasal 5
(1)
Pembelian melalui fasilitator sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan melalui pembayaran sejumlah uang kepada pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat dengan melibatkan pihak lain sebagai penyandang dana.
(2)
Pembelian melalui fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri dan kewajiban pembayaran cicilan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri kepada penyandang dana.
Pasal 6
Penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui bentuk-bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam , , dan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN
Pasal 7
Anggaran untuk penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
