Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kota Administratif Bima

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
b.
Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
c.
Wilayah Kecamatan RasanaE adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Membentuk Kota Administratif Bima dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan kota Administratif Bima adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Pasal 4

(1)
Pemerintah Kota Administratif Bima berada di bawah dan bertanggung
(2)
Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah Kota Administratif Bima, apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Bima.

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratif Bima menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.
meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.
membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
c.
mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima pada khususnya.

Pasal 6

Wilayah Kota Administratif Bima meliputi semua Kelurahan dan Desa yang termasuk Kecamatan RasanaE, yang terdiri dari :
1.
Desa Kolo;
2.
Desa Jatiwangi;
3.
Desa J atibaru;
4.
Kelurahan Melayu;
5.
Kelurahan Tanjung;
6.
Kelurahan SaraE;
7.
Kelurahan NaE;
8.
Kelurahan Monggonao;
9.
Kelurahan Paruga;
10.
Kelurahan SambinaE;
11.
Kelurahan Sadia;
12.
Desa Santi;
13.
Kelurahan Penatoi;
14.
Kelurahan Penaran;
15.
Kelurahan Rabangodu;
16.
Desa Rontu;
17.
Desa Nitu;
18.
Desa Rabadompu;
19.
Kelurahan Kumbe;
20.
Desa PenonaE;
21.
Desa Ntobo;
22.
Desa Kendo;
23.
Desa Nungga;
24.
Desa Dodu;
25.
Desa Lampe.

Pasal 7

(1)
Guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Bima ditata menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu :
a.
Wilayah Kecamatan RasanaE Barat, terdiri dari :
1.
Desa Kolo;
2.
Desa Jatiwangi;
3.
Desa J atibaru;
4.
Kelurahan Melayu;
5.
Kelurahan Tanjung;
6.
Kelurahan SaraE;
7.
Kelurahan NaE;
8.
Kelurahan Monggonao;
9.
Kelurahan Paruga;
10.
Kelurahan SambinaE;
11.
Kelurahan Sadia;
12.
Desa Santi.
b.
Wilayah Kecamatan RasanaE Timur, terdiri dari :
1.
Kelurahan Penatol;
2.
Kelurahan Penaraga;
3.
Kelurahan Rabangodu;
4.
Desa Rontu;
5.
Desa Nitu;
6.
Kelurahan Rabadompu;
7.
Kelurahan NaE;
8.
Desa PenanaE;
9.
Desa Ntobo;
10.
Desa Kendo;
11.
Desa Nungga;
12.
Desa Dodu;
13.
Desa Lampe.
(2)
Pusat Pemerintahan Kota Administratif Bima sebagaimana dimaksud dalam , berkedudukan di Kota Bima.
(3)
Pusat Pemerintahan Kecamatan RasanaE Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kelurahan Paruga.
(4)
Pusat Pemerintahan Kecamatan RasanaE Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kelurahan Rabadompu.

Pasal 8

Batas Wilayah kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

(1)
Susunan organisasi Pemerintahan Kota Administratif Bima ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kota Administratif.
(2)
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Bima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bima, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

(1)
Susunan Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan RasanaE yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Pejabat yang berwenang mengatur susunan Organisasi Pemerintahan Kota
(2)
Administratif Bima, Kecamatan RasanaE Barat, dan RasanaE Timur. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bima yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan RasanaE sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Bima.
(3)
Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status dan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bima atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 12

(1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Wilayah Kecamatan RasanaE sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dihapus.
(2)
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.