Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
2.
Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
3.
Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
4.
Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Pasal 3
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
Pasal 4
Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
Pasal 5
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Pasal 6
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
a.
tindak pidana korupsi;
b.
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
c.
tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Pasal 7
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
a.
pimpinan;
b.
Hakim; dan
c.
panitera.
Pasal 9
(1)
Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
(2)
Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(4)
Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wakil ketua.
Pasal 10
(1)
Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
(2)
Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(3)
Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
(4)
Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(5)
Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 11
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
b.
berpengalaman menangani perkara pidana;
c.
jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
d.
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
e.
memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
f.
telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
warga negara Republik Indonesia;
b.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.
sehat jasmani dan rohani;
d.
berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
e.
berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
f.
tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g.
jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
h.
tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
i.
melaporkan harta kekayaannya;
j.
bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
k.
bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
Pasal 13
(1)
Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.
(2)
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan untuk diusulkan sebagai Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Pasal 14
(1)
Sebelum memangku jabatan, Hakim ad hoc diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh:
a.
Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
b.
Ketua pengadilan tinggi untuk Hakim ad hoc pada pengadilan tinggi;
c.
Ketua pengadilan negeri untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(2)
Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Sumpah: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa." Janji: Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
Pasal 15
Hakim ad hoc dilarang merangkap menjadi:
a.
pelaksana putusan pengadilan;
b.
wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
c.
pimpinan atau anggota lembaga negara;
d.
kepala daerah;
e.
advokat;
f.
notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
g.
jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
h.
pengusaha.
Pasal 16
Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam , Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional harus melepaskan jabatannya.
Pasal 17
Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a.
permintaan sendiri;
b.
sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
c.
terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
d.
telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier; atau
e.
telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc.
Pasal 18
Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a.
dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b.
melakukan perbuatan tercela;
c.
melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.
melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
e.
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam .
Pasal 19
(1)
Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam , diberhentikan sementara dari jabatannya oleh:
a.
Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi;
b.
Presiden atas usul Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.
(2)
Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
(3)
Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4)
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian maka pemberhentian sementara harus dicabut.
(5)
Hakim yang diberhentikan sementara dilarang menangani perkara.
Pasal 20
Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak
Menampilkan 20 dari 16 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.