Pasal 1

(1)

Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

1.

Menteri Pertama sebagai Ketua;

2.

Wakil Menteri Pertama sebagai Wakil Ketua;

3.

Menteri Keuangan sebagai anggota;

4.

Menteri Keuangan sebagai anggota;

5.

Menteri Distribusi sebagai anggota;

6.

Menteri Pembangunan sebagai anggota;

7.

Menteri Muda Keuangan sebagai anggota;

8.

Menteri Pertahanan sebagai anggota;

9.

Menteri Pertanian sebagai anggota;

10.

Menteri Muda Pembangunan Luar sebagai anggota;

11.

Menteri Muda Perdagangan sebagai anggota;

12.

Menteri Muda Perindustrian Rakyat sebagai anggota;

13.

Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota;

14.

Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;

(2)

Menteri/Menteri Muda lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan, baik atas permintaan Ketua maupun atas kehendak sendiri.

Pasal 2

Dewan Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

1.

merumuskan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan pembangunan untuk Pemerintah;

2.

melakukan koordinasi tertinggi dan segala usaha pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 3

Biro Ekonomi dan Keuangan pada Sekretaris Menteri Pertama bertindak sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 4

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi berbagai Departemen oleh Dewan dan Pembangunan dapat dibentuk panitia-panitia khusus.

Pasal 5

Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.