Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Dengan nama-nama Perusahaan Negara (P.N) :
1.
Aduma Niaga
2.
Aneka Niaga
3.
Panca Niaga
4.
Satya Niaga
5.
Darma Niaga
6.
Pembangunan Niaga didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
(2)
Bekas Perusahaan Dagang Negara yang namanya tersebut dibawah ini: P.D.N. 1.Sinar Bhakti 2.Tulus Bhakti 3.Marga Bhakti 4.Fajar Bhakti 5.Budi Bhakti 6.Aneka Bhakti 7.Tri Bhakti 8.Jaya Bhakti 9.Sejati Bhakti dan perusahaan-perusahaan milik Negara atau bagian-bagiannya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dengan ini dilebur kedalam Perusahaan-Perusahaan tersebut dalam ayat (1) diatas.
(3)
Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha-usaha perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih kepada P.N. - P.N. tersebut dalam ayat (1).
(4)
Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) serta penyerahannya diatur oleh Menteri Perdagangan dengan dibantu oleh Komando yang dimaksud dalam P.P. No. 30 tahun 1960 . BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.

Pasal 2

(1)
P.N.-P.N.1.Aduma Niaga 2.Aneka Niaga 3.Panca Niaga 4.Satya Niaga 5.Darma Niaga 6.Pembangunan Niaga adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia; b."Menteri" ialah Menteri Perdagangan; c."Perusahaan" ialah P.N.; d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan; e."B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat Kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang distribusi-koleksi, impor dan ekspor, sesuai dengan azas-azas dalam DEKON dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 6

Lapangan berusaha dari Perusahaan-perusahaan ini adalah: 1.P.N. ADUMA NIAGA dan P.N. ANEKA NIAGA:
(a)
Distribusi barang-barang terutama barang-barang sandang dan pangan dan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat baik yang diimpor maupun yang dihasilkan didalam negeri.
(b)
Distribusi barang-barang built.
(c)
Mengimpor barang-barang tersebut dalam (a). 2.P.N. PANCA NIAGA dan P.N. SATYA NIAGA:
(a)
Koleksi barang-barang asal dari produksi rakyat, koperasi-koperasi, P.N.-P.N. dan perusahaan-perusahaan lainnya.
(b)
Mengekspor barang-barang tersebut dalam (a). 3.P.
N.
PEMBANGUNAN NIAGA dan P.N. DARMA NIAGA:
(a)
Melayani kebutuhan akan pabrik-pabrik dan mesin-mesin serta alat peralatan teknis dan pembangunan pada umumnya dan Departemen-departemen Perdagam, Perindustrian, Perkebunan, Perhubungan Laut, Darat, Udara dan Departemen-departemen lainnya.
(b)
Mengimpor barang-barang dalam ayat (a).
(c)
Membantu dalam pembangunannya.
(d)
Memberikan jasa pemeliharaan-pemeliharaan untuk keperluan pabrik-pabrik dan mesin. 4.Perobahan dalam arti perluasan atau pengurangan lapangan berusaha dari perusahaan-perusahaan ini diatur oleh Menteri Perdagangan. 5.Lapangan berusaha dari perusahaan-perusahaan negara ini tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban mengekspor dan mengimpor dari perusahaan-perusahaan negara industri atau produksi yang telah dimilikinya dan berada dalam lingkungan Departemen-departemen yang bersangkutan. Modal

Pasal 7

(1)
Modal dari Perusahaan-perusahaan ditetapkan masing-masing 100 juta rupiah.
(2)
Modal Perusahaan-perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)
Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1b).
(4)
Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 8

(1)
Perusahaan dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)
Presiden Direktur bertanggung jawab dalam tingkat pertama pada Direksi B.P.U. sesuai dengan dan selanjutnya kepada Menteri, dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
(3)
Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Anggota Direksi (Presiden Direktur dan Para Direktur) harus warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1)
Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan idzin Pemerintah.
(2)
Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan idzin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1)
Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)
Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
a.
atas permintaan sendiri;
b.
karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
c.
karena tindakan atau sikap yang dengan kepentingan negara;
d.
karena meninggal dunia.
(3)
Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)
Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)
Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)
Presiden Direktur mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
(2)
Presiden Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1)
Presiden Direktur menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2)
Presiden Direktur mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3)
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Direksi B.P.U. - P.D.N. Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara.

Pasal 14

(1)
Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U., segala sesuatunya menurut Petunjuk Menteri.
(2)
Keputusan B.P.U. termaksud ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pasal 15

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri. Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 16

(1)
Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan, barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)
Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3)
Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan membuat pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)
Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5)
Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara, dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6)
Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian.

Pasal 17

Presiden Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun buku.

Pasal 18

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 19

(1)Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada B.P.U. untuk dimintakan persetujuan Menteri. (2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menjinak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Presiden Direktur kepada Menteri melalui B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.U. Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 21

(1)Untuk tiap tahun buku oleh Presiden Direktur disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U. (2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4)
Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Presiden Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba.

Pasal 22

(1)
Dari laba bersih yang telah disahkan menurut , disisihkan untuk:
a.
dana pembangunan semesta sebesar 55%.
b.
untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3% sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)
Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan, tujuan dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran.

Pasal 23

(1)
Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi jadi milik Negara.
(3)
Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. BAB III. Ketentuan Penutup.

Pasal 24

Soal-soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.