Justisio

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
1.
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut UU Terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2.
Tindak Pidana Terorisme Tertentu adalah ketentuan yang diatur dalam KUHP, KUHP, dan UU Terorisme, baik berdiri sendiri maupun yang dijuncto-kan dengan UU Terorisme, serta huruf c UU Terorisme.
3.
Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
4.
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
5.
Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena didakwa melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
6.
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
7.
Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
8.
Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
9.
Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Terorisme.
10.
Proporsional adalah keseimbangan antara tingkat kesalahan Terdakwa dengan berat ringan pidana yang dijatuhkan.
11.
Permufakatan Jahat adalah perbuatan antara 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
12.
Persiapan adalah perbuatan ketika Terdakwa berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
13.
Percobaan adalah perbuatan dengan niat Terdakwa telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana Terorisme Tertentu yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
14.
Pembantuan adalah perbuatan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana Terorisme Tertentu dilakukan.

Pasal 2

Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Terorisme berdasarkan asas:
a.
keadilan;
b.
kepastian hukum;
c.
kemanfaatan;
d.
proporsionalitas;
e.
transparansi;
f.
akuntabilitas;
g.
kemandirian Hakim; dan
h.
profesionalitas.

Pasal 3

Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu bertujuan untuk:
a.
mewujudkan konsistensi penerapan hukum dan proporsionalitas pemidanaan;
b.
mencegah terjadinya perbedaan rentang penjatuhan pidana tanpa mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim; dan
c.
memberikan pedoman bagi Hakim dalam menentukan kesalahan, keseriusan dampak, rentang penjatuhan pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, dan lama pidana serta pertimbangan penjatuhan pidana.

Pasal 4

(1)
Ruang lingkup dalam Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi KUHP, KUHP, dan UU Terorisme, baik berdiri sendiri maupun yang dijuncto-kan dengan UU Terorisme, serta huruf c UU Terorisme.
(2)
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam klasifikasi Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 5

Dalam hal perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum, Hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 6

Dalam hal perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak.

Pasal 7

(1)
Perbuatan dalam KUHP merupakan tindak pidana materiel.
(2)
Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.
perbuatan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, perbuatan menimbulkan suasana teror atau rasa takut pada orang secara meluas, dan perbuatan menimbulkan Korban bersifat massal;
b.
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan akibat:
i)
merampas kemerdekaan; ii) merampas harta benda orang lain; iii) menghilangkan nyawa; dan/atau iv) mengakibatkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
(3)
Dalam hal Terdakwa melakukan peran Pembantuan untuk mempermudah tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim mengadili Terdakwa dengan KUHP juncto UU Terorisme.

Pasal 8

(1)
Perbuatan dalam KUHP merupakan tindak pidana formil.
(2)
Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud:
a.
untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
b.
untuk menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
c.
untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
(3)
Dalam hal Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau melakukan Pembantuan untuk mempermudah tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim mengadili Terdakwa dengan KUHP juncto UU Terorisme.

Pasal 9

(1)
Perbuatan dalam UU Terorisme merupakan tindak pidana formil.
(2)
Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme.
(3)
Dalam hal Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau melakukan peran Pembantuan untuk mempermudah tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim mengadili Terdakwa dengan juncto UU Terorisme.

Pasal 10

(1)
Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf c UU Terorisme merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memberikan bantuan atau kemudahan dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme.
(2)
Informasi tentang tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme;
b.
rencana pelaksanaan tindak pidana Terorisme;
c.
Permufakatan Jahat dan/atau Persiapan tindak pidana Terorisme; dan/atau
d.
informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme.

Pasal 11

(1)
Dalam menentukan pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mengikuti secara berurutan tahapan pemidanaan.
(2)
Tahapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
tahapan pertama, mempertimbangkan tingkat kesalahan;
b.
tahapan kedua, mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak;
c.
tahapan ketiga, menentukan rentang penjatuhan pidana;
d.
tahapan keempat, mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; dan
e.
tahapan kelima, menjatuhkan pidana yang adil.

Pasal 12

(1)
Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa berdasarkan 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
a.
berat;
b.
sedang; atau
c.
ringan.
(2)
Tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a.
perbuatan; dan
b.
peran.
(3)
Perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.
perbuatan berat;
b.
perbuatan sedang; dan
c.
perbuatan ringan.
(4)
Peran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.
peran berat;
b.
peran sedang; dan
c.
peran ringan.

Pasal 13

(1)
Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak.
(2)
Tingkat keseriusan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
a.
tinggi;
b.
sedang; dan
c.
rendah.

Pasal 14

Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib menentukan rentang penjatuhan pidana berdasarkan penggabungan antara:
a.
kategori tingkat kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ; dan
b.
kategori tingkat keseriusan dampak sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 15

Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa yang bersifat kasuistis sesuai dengan fakta persidangan.

Pasal 16

(1)
Hakim menjatuhkan pidana dengan menentukan lamanya pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam .
(2)
Dalam menentukan lamanya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 17

Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu sebagaimana diatur dalam , , , , dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 18

(1)
Hakim dapat menyimpangi Pedoman Pemidanaan ini setelah mengikuti seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam .
(2)
Dalam hal Hakim menyimpangi Pedoman Pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memberikan pertimbangannya.
(3)
Pertimbangan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal sebagai berikut:
a.
pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta persidangan; dan
b.
doktrin hukum yang digunakan untuk menjatuhkan pidana.

Pasal 19

(1)
Dalam hal Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu secara bersamaan dengan tindak pidana lain yang diadili secara kumulatif dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari besaran rentang penjatuhan pidana.
(2)
Ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 20

(1)
Dalam hal penjatuhan pidana pokok dipandang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal terdapat pengajuan hak restitusi dan/atau kompensasi untuk kepentingan Korban, Hakim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, pemeriksaan perkara tindak pidana Terorisme yang sedang berjalan tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, kecuali apabila ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini lebih menguntungkan bagi Terdakwa.

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menampilkan 22 dari 31 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.