Justisio

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
1.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2.
Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
3.
Arbitrase Syariah adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase syariah yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
4.
Perjanjian Arbitrase Syariah adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase Syariah yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase syariah tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
5.
Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pelaksanaan atau pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah ke pengadilan.
6.
Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon yang mengajukan permohonan pelaksanaan atau pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah ke pengadilan.
7.
Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
8.
Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah adalah badan yang dipilih oleh oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9.
Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.
10.
Ruang Lingkup Perdagangan adalah kegiatan antara lain mencakup bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
11.
Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
12.
Panitera Pengadilan adalah panitera pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
13.
Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
14.
Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.
15.
Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
16.
Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)
Pengadilan negeri berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase.
(2)
Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dan melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.

Pasal 3

(1)
Kepaniteraan perdata berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan Arbitrase di pengadilan negeri.
(2)
Kepaniteraan gugatan berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
(3)
Majelis hakim berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase/putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan.

Pasal 4

(1)
Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan pemilihan Arbiter, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan untuk menunjuk Arbiter atau majelis Arbitrase.
(2)
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan dan usulan Arbiter atau majelis Arbitrase.
(3)
Ketua Pengadilan menunjuk Arbiter atau majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan tersebut diajukan dalam bentuk penetapan.
(4)
Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak penetapan apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
(5)
Hak ingkar terhadap seorang Arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.
(6)
Terhadap hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dengan mendengar Pemohon dan tanggapan dari Termohon.
(7)
Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas permohonan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan tersebut.

Pasal 5

(1)
Dalam hal hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, para pihak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk permohonan kepada ketua Pengadilan.
(2)
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan.
(3)
Ketua Pengadilan memberikan putusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan tersebut.
(4)
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pasal 6

(1)
Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan.
(2)
Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir putusan oleh Panitera Pengadilan dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
(3)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(4)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.
(5)
Dalam hal Arbiter pada ayat (1) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.
(6)
Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen bukti penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.
(7)
Dilampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional tidak dapat didaftarkan di Pengadilan.

Pasal 7

(1)
Putusan Arbitrase Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(2)
Putusan Arbitrase Syariah Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(3)
Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional didaftarkan dengan disertai:
a.
lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
b.
lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan
c.
keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah berkas pendaftaran lengkap.
(5)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(6)
Dalam hal Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.
(7)
Ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional di Pengadilan.

Pasal 8

(1)
Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
(2)
Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.

Pasal 9

Perintah ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditulis pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dinilai tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum.

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan atas dasar:
a.
permohonan Pemohon; dan
b.
Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.

Pasal 11

Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional bertentangan dengan kesusilaan dan/atau Ketertiban Umum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penetapan.

Pasal 12

(1)
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam bersifat final dan tidak ada upaya hukum.
(2)
Dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan.

Pasal 13

Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan di Pengadilan.

Pasal 14

Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang telah ada catatan perintah tertulis dari ketua Pengadilan pada lembar asli dan salinan autentik putusan Arbitrase, dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

Pasal 15

Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang diajukan secara bersamaan, ketua Pengadilan harus menolak pelaksanaan putusan, sampai diterbitkannya putusan tingkat pertama atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang menyatakan menolak atau tidak dapat diterima.

Pasal 16

(1)
Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekusi.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(3)
Terhadap Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4)
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan, memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekutor dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(5)
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menulis eksekutor tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang dikeluarkan.
(6)
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak eksekutor untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, dapat diajukan kasasi.

Pasal 17

Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional tidak dalam Ruang Lingkup Perdagangan dan/atau bertentangan dengan Ketertiban Umum, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam melalui putusan.

Pasal 18

(1)
Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekusi dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(2)
Eksekusi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial atau Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
(3)
Permohonan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai dengan tata cara yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(4)
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengirimkan berkas permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekusi.
(5)
Pengiriman berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan:
a.
asli putusan atau turunan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
b.
asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; dan
c.
keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
(6)
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan didaftarkan, mengirimkan berkas permohonan ke Panitera Mahkamah Agung.

Menampilkan 18 dari 16 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.