Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal I angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan atau kantor pembantu dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah;

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana wadiah;

Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS;

Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Pasal 2

(1)

Bank Indonesia dapat menerima Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS.

(2)

Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

(1)

Jumlah dana yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

(2)

Jumlah penitipan dana di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal 4

(1)

Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari.

(2)

Bank Indonesia akan mengumumkan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Penitipan Dana Wadiah.

Pasal 5

(1)

Penitipan Dana Wadiah tidak dapat diambil kembali oleh Bank syariah atau UUS sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah.

(2)

Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengakhiri Penitipan Dana Wadiah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)

SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (scripless).

(2)

SWBI tidak dapat diperjualbelikan (non negotiable).

Pasal 7

(1)

Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan.

(2)

Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia pada waktu penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)

Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.

(4)

Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS tidak mencukupi untuk penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)

Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.

(2)

Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hari libur maka penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)

Untuk setiap pembatalan transaksi Penitipan Dana WAdiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi berupa:

surat peringatan; dan

kewajiban membayar sebesar 1 %o (satu perseribu) dari Penitipan Dana WAdiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

(2)

Dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama maka Bank Syariah atau UUS dimaksud tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana WAdiah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ketiga.

Pasal 11

SWBI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat WAdiah Bank Indonesia sampai dengan SWBI tersebut jatuh waktu.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 14 dari 12 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia