Justisio

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2.
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.
3.
Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
4.
Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
5.
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6.
Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
7.
Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
8.
Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
9.
Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
10.
Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
11.
Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
12.
Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.
13.
Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.
14.
Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.
15.
Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.
16.
Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
17.
Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
18.
Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
19.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
20.
Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
21.
Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
22.
Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan.
23.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
24.
Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:
a.
memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
b.
meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
c.
memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
pengayoman;
b.
nondiskriminasi;
c.
kemanusiaan;
d.
gotong royong;
e.
kemandirian;
f.
proporsionalitas;
g.
kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
h.
profesionalitas.

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:
a.
Pelayanan;
b.
Pembinaan;
c.
Pembimbingan Kemasyarakatan;
d.
Perawatan;
e.
Pengamanan; dan
f.
Pengamatan.

Pasal 5

(1)
Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dan diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6

(1)
Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.
(2)
Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus.

Pasal 7

Tahanan berhak:
a.
menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b.
mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c.
mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
d.
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e.
mendapatkan layanan informasi;
f.
mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g.
menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h.
mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i.
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j.
mendapatkan pelayanan sosial; dan
k.
menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 8

Tahanan wajib:
a.
menaati peraturan tata tertib;
b.
mengikuti secara tertib program Pelayanan;
c.
memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
d.
menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 9

Narapidana berhak:
a.
menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b.
mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c.
mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d.
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e.
mendapatkan layanan informasi;
f.
mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g.
menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h.
mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i.
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j.
mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
k.
mendapatkan pelayanan sosial; dan
l.
menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

(1)
Selain hak sebagaimana dimaksud dalam , Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a.
remisi;
b.
asimilasi;
c.
cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d.
cuti bersyarat;
e.
cuti menjelang bebas;
f.
pembebasan bersyarat; dan
g.
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4)
Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Pasal 11

(1)
Narapidana wajib:
a.
menaati peraturan tata tertib;
b.
mengikuti secara tertib program Pembinaan;
c.
memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
d.
menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
(2)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Pasal 12

Anak dan Anak Binaan berhak:
a.
menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b.
mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c.
mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
d.
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e.
mendapatkan layanan informasi;
f.
mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g.
menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h.
mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i.
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j.
mendapatkan pelayanan sosial; dan
k.
menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pasal 13

(1)
Selain hak sebagaimana dimaksud dalam , Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a.
pengurangan masa pidana;
b.
asimilasi;
c.
cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d.
cuti bersyarat;
e.
cuti menjelang bebas;
f.
pembebasan bersyarat; dan
g.
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
berkelakuan baik;
b.
aktif mengikuti program Pembinaan; dan
c.
telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
(3)
Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).

Menampilkan 13 dari 72 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.