Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1.
Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.
Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
3.
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4.
Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU.
5.
Pejabat Pengelola BLU adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
6.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
7.
Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
8.
Nilai aset adalah jumlah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.

Pasal 2

(1)
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)
Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada BLU yang memiliki :
a.
realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
b.
nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 3

(1)
Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :
a.
memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;
b.
mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;
c.
melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; dan
d.
memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.
(3)
Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban :
a.
memberikan pendapat dan saran kepada gubernur/bupati/ walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU.
b.
mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada gubernur/bupati/walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.
c.
melaporkan kepada gubernur/bupati/walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; dan
d.
memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.
(4)
Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat dan kepada gubernur/bupati/walikota untuk BLU di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(1)
Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2)
Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLU yang memiliki :
a.
realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
b.
nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(3)
Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLU yang memiliki :
a.
realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
b.
nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 5

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :
a.
memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
b.
mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.

Pasal 6

1.
Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat dibentuk dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan.
2.
Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk dengan keputusan gubernur/bupati/walikota atas usulan Kepala SKPD.

Pasal 7

1.
Anggota Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU.
2.
Anggota Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD dan unsur-unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU.

Pasal 8

1.
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
2.
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLU, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLU.

Pasal 9

1.
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya, setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.
2.
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat.
(3)
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan Kepala SKPD untuk BLU di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terbukti:
a.
tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b.
tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
c.
terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU, atau
d.
dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLU.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLU, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang bersangkutan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, anggota Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan yang statusnya beralih menjadi PPK-BLU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, yang telah menjabat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas sampai dengan dibentuknya Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.