Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan;

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS;

Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS;

Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS;

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS;

Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

10.

Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

(1)

Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.

(2)

Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3)

Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

kesadaran berbangsa dan bernegara;

intelektual;

sikap dan perilaku;

kesehatan jasmani dan rohani;

kesadaran hukum;

reintegrasi sehat dengan masyarakat;

keterampilan kerja; dan

latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

(1)

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari:

Pembina Pemasyarakatan;

Pengaman Pemasyarakatan; dan

Pembimbing Kemasyarakatan.

(2)

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3)

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pasal 6

(1)

Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.

(2)

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3)

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

(1)

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

(2)

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

tahap, awal;

tahap lanjutan; dan

tahap akhir.

(3)

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

(4)

Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5)

Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2)

LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.

(3)

Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

(2)

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:

tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan

tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3)

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakasanakan sejak berakhirnya tapap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2)

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

perencanaan program pembinaan lanjutan;

pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3)

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:

perencanaan program integrasi;

pelaksanaan program integrasi; dan

pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4)

Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

(5)

Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas.

(6)

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1)

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.

(2)

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.

(3)

Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Pasal 13

Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari:

Anak Pidana;

Anak Negara; dan

Anak Sipil.

Pasal 14

(1)

Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

(2)

Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3)

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

(1)

Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan.

(2)

Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.

(3)

Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 17

(1)

Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

(2)

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

tahap awal;