Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2.
Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3.
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
4.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
5.
Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.
7.
Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
8.
Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.
9.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
10.
Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program.
11.
Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan Kegiatan dari Program unit eselon I/Unit Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah.
12.
Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil Program.

Pasal 2

(1)
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Evaluasi Kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan lingkup Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
(2)
Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per Program.
(3)
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Unit Eselon I atau pejabat lain sebagai penanggung jawab Program berkenaan.
(4)
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

(1)
Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
(2)
Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat.
(3)
Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)
Evaluasi Kinerja terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu:
a.
aspek implementasi;
b.
aspek manfaat; dan
c.
aspek konteks.
(2)
Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi Kinerja mengenai pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian Keluaran.
(3)
Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a.
penyerapan anggaran;
b.
konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
c.
pencapaian Keluaran; dan
d.
efisiensi. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
(4)
Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas Keluaran yang telah dicapai.
(5)
Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan capaian indikator kinerja utama.
(6)
Evaluasi Kinerja atas aspek konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil, dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk kebijakan Pemerintah.

Pasal 5

(1)
Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan setiap tahun.
(2)
Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Pasal 6

(1)
Evaluasi Kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.
persiapan Evaluasi Kinerja;
b.
pengumpulan data;
c.
pengukuran dan penilaian; dan
d.
analisis. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/249--PMK.02--2011Per.HTM (5 of 16) [3/6/2012 9:14:00 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
(2)
Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak RKA-K/L ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

(1)
Persiapan Evaluasi Kinerja paling sedikit meliputi:
a.
mempersiapkan model logika informasi Kinerja;
b.
inventarisasi dan identifikasi berbagai indikator dan target Kinerja; dan
c.
penyusunan desain pengumpulan data.
(2)
Model logika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan.
(3)
Model logika informasi Kinerja serta indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA-K/L.
(4)
Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator kinerja Keluaran dan indikator kinerja utama Program.

Pasal 8

(1)
Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi:
a.
pagu anggaran;
b.
target volume Keluaran;
c.
target indikator kinerja Keluaran; http://www.sjdiih.depkeu.go.id/fullText/2011/249--PMK.02--2011Per.HTM (6 of 16) [3/6/2012 9:14:00 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
d.
rencana penarikan dana;
e.
realisasi anggaran;
f.
realisasi volume Keluaran; dan
g.
realisasi indikator kinerja Keluaran.
(2)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d bersumber dari dokumen RKA-K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan.
(3)
Data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(4)
Data realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh berdasarkan:
a.
bukti serah terima barang/jasa;
b.
surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Kegiatan; dan/atau
c.
bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)
Data realisasi indikator kinerja Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh dari:
a.
riviu dokumen;
b.
survei;
c.
observasi; dan/atau
d.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepentingan.
(6)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
(7)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a.
laporan hasil riset; http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/249--PMK.02--2011Per.HTM (7 of 16) [3/6/2012 9:14:00 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
b.
laporan hasil survei; dan/atau
c.
data sensus.
(8)
Dalam hal data realisasi indikator kinerja Keluaran direncanakan diperoleh melalui survei, observasi, dan/atau Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), penyusunan desain pengumpulan datanya perlu melibatkan Pemangku Kepentingan.
(9)
Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai.
(10)
Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digunakan sebagai bahan monitoring atas pelaksanaan RKA-K/L pada tahun berjalan.

Pasal 9

(1)
Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat meliputi:
a.
target indikator kinerja utama; dan
b.
realisasi indikator kinerja utama.
(2)
Data target indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dokumen RKA-K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)
Data realisasi indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari:
a.
riviu dokumen;
b.
survei;
c.
observasi; dan/atau
d.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepentingan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
4.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
5.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari laporan hasil riset, laporan hasil survei, dan/atau data sensus.
6.
Dalam hal data realisasi Hasil direncanakan diperoleh melalui survei, observasi, dan/atau Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), penyusunan desain pengumpulan datanya perlu melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 10

1.
Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek konteks meliputi data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait.
2.
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
a.
riviu dokumen;
b.
survei;
c.
observasi; dan/atau
d.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepentingan.
3.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
4.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan hasil riset, laporan hasil survei, dan/atau data sensus.

Pasal 11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1.
Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya.
2.
Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja Hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan Program guna dianalisis lebih lanjut.
3.
Proses pengukuran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat.

Pasal 12

1.
Pengukuran penyerapan anggaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja.
2.
Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satuan Kerja dengan jumlah bulan.
3.
Pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran.
4.
Dalam hal indikator kinerja Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pengukuran pencapaian keluaran dapat menggunakan indikator kinerja Kegiatan. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/249--PMK.02--2011Per.HTM (10 of 16) [3/6/2012 9:14:00 AM]

Akses Terbatas

Anda melihat 12 dari 16 pasal. Masuk untuk akses penuh.