Justisio

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3.
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
4.
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5.
Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
6.
Karya Tulis Lainnya adalah jurnal ilmiah, artikel, atau majalah, serta tulisan dan/atau gambar dalam media cetak dan media elektronik.
7.
Royalti atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang selanjutnya disebut Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
8.
Lisensi Penggunaan Sekunder adalah izin untuk pemanfaatan lanjutan atas Buku yang telah diterbitkan dan/atau Karya Tulis Lainnya yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang merugikan kepentingan wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
9.
Lembaga Manajemen Kolektif di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang selanjutnya disebut LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan hasilnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
10.
Lisensi Umum adalah izin pemanfaatan penggunaan sekunder atas semua publikasi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang diberikan kepada Penerima Lisensi berdasarkan perjanjian lisensi secara tertulis dengan pembatasan tidak lebih dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11.
Pengguna Sekunder adalah pengguna Ciptaan yang melakukan pemanfaatan lanjutan berupa penggandaan dan/atau pendistribusian atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah diterbitkan yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang merugikan kepentingan wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
12.
Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
13.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
14.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
15.
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16.
Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a.
izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
b.
lisensi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
c.
pembatasan dan pengecualian penggunaan Ciptaan;
d.
penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti;
e.
evaluasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
f.
audit keuangan; dan
g.
laporan kinerja dan keuangan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Pasal 3

Dalam Peraturan Menteri ini, pihak yang dapat menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya merupakan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 4

(1)
Manfaat ekonomi dari penggunaan sekunder suatu Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya diperoleh dalam bentuk Royalti.
(2)
Pedoman penetapan besaran Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya ditetapkan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dan disahkan oleh Menteri.
(3)
Besaran Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya ditetapkan oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Pasal 5

Pengguna Sekunder meliputi:
a.
satuan pendidikan;
b.
perguruan tinggi;
c.
lembaga pendidikan;
d.
lembaga penelitian;
e.
kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
f.
usaha swasta yang melakukan aktivitas penggandaan dokumen;
g.
usaha jasa fotokopi;
h.
penyelenggara sistem elektronik;
i.
lembaga penyiaran;
j.
pengembang kecerdasan artifisial (artificial intelligence); dan
k.
Pengguna Sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)
Untuk memperoleh izin operasional, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)
LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 7

(1)
Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam , LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya harus memenuhi persyaratan:
a.
berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b.
mendapat kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
c.
memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) Orang yang mewakili kepentingan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
d.
bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
e.
mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
f.
anggota organisasi federasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya reproduksi internasional; dan
g.
mempunyai perjanjian bilateral/perjanjian timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis paling sedikit 5 (lima) negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu.
(2)
Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
a.
salinan akta pendirian badan hukum dan akta perubahan yang mencantumkan tujuan didirikannya organisasi untuk melakukan kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
b.
susunan/struktur kepengurusan;
c.
anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
d.
pedoman pengelolaan keuangan dan/atau pendistribusian Royalti;
e.
daftar nama anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
f.
bukti keanggotaan organisasi federasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya pada reproduksi internasional;
g.
bukti dokumen perjanjian bilateral/perjanjian timbal balik dengan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis paling sedikit 5 (lima) negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan/atau entitas tertentu;
h.
fotokopi surat kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
i.
surat pernyataan tidak menjadi anggota LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang lain untuk hak yang sama;
j.
fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya;
k.
daftar karya Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang dikelola oleh LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; dan
l.
surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 8

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 9

(1)
Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:
a.
pemeriksaan administratif; dan
b.
pemeriksaan faktual.
(2)
Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam .
(3)
Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan fakta di lapangan.

Pasal 10

(1)
Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri menyatakan bahwa pemeriksaan administratif telah selesai dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan faktual.

Pasal 12

(1)
Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(2)
Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan dinyatakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 13

(1)
Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokumen persyaratan dinyatakan sesuai dengan fakta di lapangan, Menteri menetapkan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan Keputusan Menteri.
(2)
Izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

(1)
Izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
(2)
Permohonan perpanjangan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

Pasal 15

(1)
Menteri dapat mencabut izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
(2)
Pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a.
melakukan penarikan Royalti yang tidak sesuai dengan ketetapan Menteri;
b.
mengubah bentuk badan hukum menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
c.
tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 200 (dua ratus) Orang untuk LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang mewakili kepentingan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
e.
tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
f.
tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media elektronik dan media cetak nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
g.
melampaui tugas dan fungsinya sebagai LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; dan/atau
h.
tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam melakukan pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan surat peringatan terlebih dahulu kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
(4)
Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(5)
Apabila LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya tidak mematuhi surat peringatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melakukan pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
(6)
Menteri mengumumkan pencabutan izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 16

(1)
LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud dalam dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
(2)
LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah ditetapkan pencabutan izinnya untuk mendistribusikan seluruh Royalti yang telah ditarik dan dihimpun kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sebelum LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dicabut izin operasionalnya.
(3)
LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan seluruh data dan informasi Pengguna Sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis.
(4)
LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis berdasarkan data dan informasi Pengguna Sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pendistribusian Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang tergabung dalam LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis yang telah dicabut izin operasionalnya.
(5)
LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis bertindak sebagai pengampu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang tergabung dalam LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis yang telah dicabut izin operasionalnya dengan pengalihan kuasa.
(6)
Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kewenangan untuk:
a.
mengadministrasikan proses yang terjadi dalam penarikan dan pendistribusian Royalti;
b.
membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang dicabut izin operasionalnya; dan
c.
mengatur administrasi keanggotaan dan pendistribusian Royalti.
(7)
Dalam hal tidak terdapat pengalihan kuasa, LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang sejenis sebagai pengampu akan mendistribusikan Royalti secara langsung kepada pemegang hak dengan menggunakan mekanisme perhitungan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sejenis yang izin operasionalnya dicabut.

Pasal 17

(1)
Penggunaan sekunder Ciptaan atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan membayar imbalan melalui LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
(2)
Terhadap penggunaan sekunder yang telah membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya akan mengeluarkan bukti izin penggunaan sekunder.

Pasal 18

(1)
Bentuk penggunaan sekunder Ciptaan merupakan penggandaan dan/atau pendistribusian atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan menggunakan bentuk kegiatan sebagai berikut:
a.
pencetakan (printing);
b.
fotokopi (photocopy);
c.
pemindaian (scanning);
d.
tangkapan layar (screenshot);
e.
pengunduhan internet (internet downloading);
f.
surat elektronik (emailing);
g.
pengunggahan (posting/uploading);
h.
penyimpanan (storing);
i.
pembagian dan/atau penyebaran (sharing);
j.
penyebaran pembacaan nyaring (read aloud) dalam bentuk video dan/atau audio;
k.
pertunjukan pembacaan secara langsung (live performing); atau
l.
pengambilan data dari ciptaan dengan jumlah besar pada internet (web scraping).
(2)
Bentuk penggunaan sekunder Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut:
a.
mesin fotokopi;
b.
alat pemindai;
c.
telepon genggam;
d.
teknologi berbasis digital; atau
e.
alat penggandaan dan pendistribusian Ciptaan lainnya.
(3)
Penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya merupakan penggandaan dan/atau pendistribusian:
a.
yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya oleh pengguna sekunder sebagaimana dimaksud dalam ; atau
b.
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
(4)
Penggunaan sekunder Hak Cipta karya tulis yang terdapat dalam majalah, koran, atau terbitan berkala tidak boleh meliputi keseluruhan 1 (satu) buah artikel.
(5)
Pihak yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib membayar Royalti.

Pasal 19

(1)
Pembayaran Royalti wajib dilakukan atas penggunaan sekunder yang dilakukan dalam bentuk:
a.
layanan publik yang bersifat komersial; atau
b.
layanan publik yang bersifat tidak komersial namun merugikan kepentingan yang wajar.
(2)
Terhadap penggunaan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dapat menetapkan besaran Royalti yang berbeda antara masing-masing.

Menampilkan 19 dari 18 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.