Justisio

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan yang dibayar dengan upah.
2.
Pekerjaan Kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
3.
Pelindungan PRT adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak PRT dan untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak PRT.
4.
Pemberi Kerja PRT yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan dan/atau beberapa orang dalam suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah.
5.
Hubungan Kerja PRT yang selanjutnya disebut Hubungan Kerja adalah hubungan sosiokultural dan ekonomi antara PRT dan Pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja.
6.
Perusahaan Penempatan PRT yang selanjutnya disebut P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PRT.
7.
Perizinan Berusaha P3RT adalah legalitas yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada P3RT sebagai izin resmi untuk melakukan kegiatan perekrutan, seleksi, dan penempatan PRT di wilayah Indonesia.
8.
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara Pemberi Kerja dan PRT yang direkrut secara langsung terkait hak dan kewajiban para pihak.
9.
Perjanjian Kerja PRT yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut secara tidak langsung oleh Pemberi Kerja dan menjadi dasar Hubungan Kerja yang mengikat secara hukum.
10.
Perjanjian Kerja Sama Penempatan PRT yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3RT dan Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PRT.
11.
Perjanjian Penempatan PRT yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah dokumen hukum antara P3RT dan calon PRT yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PRT.
12.
Upah PRT yang selanjutnya disebut Upah adalah hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari Pemberi Kerja yang berupa uang dan/atau bentuk lain sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
13.
Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan Kerumahtanggaan.
14.
Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
15.
Cuti adalah hak PRT untuk tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
16.
Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan yang terjadi antara PRT, Pemberi Kerja, dan/atau P3RT mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban.
17.
Mediasi adalah penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat yang melibatkan rukun tetangga/rukun warga dan/atau pemerintah daerah yang berwenang sebagai penengah.
18.
Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, atau yang disebut dengan nama lain yang bertugas membantu kepala desa, lurah, atau sebutan lain dalam bidang pelayanan pemerintahan dan tugas lain yang diberikan kepala desa, lurah, atau sebutan lain.
19.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BAB II.

Pasal 2

Pelindungan PRT berasaskan:
a.
kekeluargaan;
b.
pelindungan;
c.
penghormatan hak asasi manusia;
d.
keadilan;
e.
kesejahteraan; dan
f.
kepastian hukum.

Pasal 3

Pelindungan PRT bertujuan:
a.
memberikan kepastian hukum kepada PRT, Pemberi Kerja, dan P3RT;
b.
mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT;
c.
menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;
d.
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian PRT; dan
e.
meningkatkan kesejahteraan PRT.

Pasal 4

(1)
Perekrutan PRT dilakukan secara:
a.
langsung; dan
b.
tidak langsung.
(2)
Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan/kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5

Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut:
a.
berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
b.
memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan
c.
memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

(1)
Perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemberi Kerja.
(2)
Perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Kesepakatan.

Pasal 7

(1)
Perekrutan calon PRT secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui P3RT.
(2)
Perekrutan calon PRT secara tidak langsung melalui P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
perekrutan secara luring; atau
b.
perekrutan secara daring.
(3)
Perekrutan calon PRT secara tidak langsung melalui P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan.
(4)
Perjanjian Kerja Sama Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a.
identitas para pihak;
b.
hak dan kewajiban para pihak;
c.
lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan;
d.
jumlah PRT yang dibutuhkan;
e.
besaran Upah; dan
f.
jaminan penempatan PRT.

Pasal 8

(1)
Dalam hal P3RT dan Pemberi Kerja telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), P3RT melaksanakan seleksi terhadap calon PRT.
(2)
Calon PRT yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani Perjanjian Penempatan.
(3)
Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a.
identitas para pihak;
b.
hak dan kewajiban para pihak;
c.
jangka waktu penempatan;
d.
lokasi kerja;
e.
Waktu Kerja;
f.
lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan; dan
g.
Upah.
(4)
Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi P3RT untuk menempatkan PRT pada Pemberi Kerja.

Pasal 9

PRT digolongkan berdasarkan Waktu Kerja meliputi:
a.
PRT penuh waktu; dan
b.
PRT paruh waktu.

Pasal 10

Lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan meliputi:
a.
memasak;
b.
mencuci dan menyetrika pakaian;
c.
membersihkan rumah;
d.
membersihkan halaman dan/atau kebun;
e.
menjaga anak;
f.
menjaga orang sakit, orang lanjut usia, orang yang berkebutuhan khusus, dan/atau penyandang disabilitas;
g.
mengemudi;
h.
menjaga rumah;
i.
mengurus binatang peliharaan; dan/atau
j.
Pekerjaan Kerumahtanggaan lain yang disepakati oleh Pemberi Kerja dan PRT.

Pasal 11

(1)
Hubungan Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
(2)
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
identitas para pihak;
b.
alamat tempat kerja;
c.
tanggal dimulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
d.
lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan;
e.
hak dan kewajiban para pihak;
f.
syarat-syarat kerja;
g.
besaran dan tata cara pemberian Upah;
h.
tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan
i.
tanda tangan atau cap jari para pihak.
(3)
Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja melibatkan P3RT.
(4)
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai dengan salinan diberikan kepada P3RT dan RT/RW.
(5)
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia.
(6)
Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dibuat secara tertulis dan disetujui bersama oleh Pemberi Kerja dan PRT.

Pasal 12

Pemberi Kerja dan calon PRT yang direkrut secara langsung dapat menuangkan Kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja.

Pasal 13

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam dibuat berdasarkan:
a.
kemampuan atau kecakapan melakukan kesepakatan dan perjanjian;
b.
Kesepakatan yang mengikat para pihak;
c.
adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d.
pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hubungan Kerja dapat berakhir karena:
a.
kehendak kedua belah pihak;
b.
salah satu pihak tidak melaksanakan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
c.
PRT atau Pemberi Kerja melakukan tindak pidana terhadap satu sama lain;
d.
PRT mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
e.
PRT atau Pemberi Kerja meninggal dunia;
f.
berakhirnya jangka waktu Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; dan/atau
g.
Pemberi Kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia untuk melanjutkan Hubungan Kerja.

Pasal 15

(1)
PRT berhak:
a.
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
b.
bekerja dengan Waktu Kerja yang manusiawi;
c.
mendapatkan waktu istirahat;
d.
mendapatkan Cuti sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
e.
mendapatkan Upah sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
f.
mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
g.
mendapatkan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.
mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.
mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
mendapatkan makanan sehat;
k.
mendapatkan akomodasi yang layak bagi PRT penuh waktu;
l.
mengakhiri Hubungan Kerja apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
m.
mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat; dan
n.
mendapatkan hak lainnya sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
(2)
Upah dan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai dengan Perjanjian Kerja.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan waktu pembayaran Upah yang akan disepakati atau diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1)
Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g diberikan kepada PRT sebagai penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal PRT tidak termasuk sebagai penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung oleh Pemberi Kerja berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja dan diketahui oleh RT/RW.
(3)
Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

PRT berkewajiban:
a.
memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai identitas, keterampilan kerja, dan kondisi kesehatan kepada Pemberi Kerja dan/atau P3RT;
b.
menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
c.
meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan pekerjaan;
d.
melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman;
e.
memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja; dan
f.
menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya.

Pasal 18

Pemberi Kerja berhak:
a.
memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas dan kondisi kesehatan PRT;
b.
memperoleh informasi mengenai keterampilan kerja PRT;
c.
memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dari PRT yang berhalangan untuk melakukan pekerjaan;
d.
mendapatkan hasil kerja PRT sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
e.
mendapatkan pemberitahuan pengunduran diri PRT paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja;
f.
mengakhiri Hubungan Kerja apabila PRT tidak melaksanakan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; dan
g.
mendapatkan jaminan penggantian PRT dari P3RT sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Penempatan.

Pasal 19

Pemberi Kerja berkewajiban:
a.
membayarkan Upah dan tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran dalam Kesepakatan atau sesuai dengan Perjanjian Kerja;
b.
menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
c.
memberikan hak PRT sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja;
d.
memberikan waktu istirahat dan Cuti;
e.
memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat;
f.
memberikan kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
g.
memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai identitas Pemberi Kerja, anggota keluarganya, rincian dan prosedur pekerjaan; dan
h.
melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya kepada ketua RT/RW.

Menampilkan 19 dari 26 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.