Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2.
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
3.
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
Pasal 2
Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan alokasi sementara Kurang Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a.
Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019;
b.
Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018;
c.
Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019; dan
d.
alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020.
Pasal 3
Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebesar Rp3.438.757.281.416,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
a.
Bagian Daerah sebesar Rp3.317.353.017.726,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah); dan
b.
Biaya Pemungutan sebesar Rp121.404.263.690,00 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
Pasal 4
Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebesar Rp6.613.096.183.770,00 (enam triliun enam ratus tiga belas miliar sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
a.
Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp1.264.319.072.730,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1.
DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp890.436.897.525,00 (delapan ratus sembilan
puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan
2.
DBH Pajak Penghasilan dan sebesar Rp373.882.175.205,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
b.
Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp513.628.250.218,00 (lima ratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
1.
Bagian Rata sebesar Rp665.572.598,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
2.
Bagian Daerah sebesar Rp483.383.807.219,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah); dan
3.
Biaya Pemungutan sebesar Rp29.578.870.401,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh puluh ribu empat ratus satu rupiah);
c.
Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.337.065.903,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah);
d.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.089.748.910.090,00 (satu triliun delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
1.
Minyak Bumi sebesar Rp581.172.048.997,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
2.
Gas Bumi sebesar Rp508.576.861.093,00 (lima ratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah);
e.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp3.664.424.773.555,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp470.840.375.736,00 (empat ratus tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); dan
2.
Royalti sebesar Rp3.193.584.397.819,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
f.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp828.998.422,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
1.
Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp418.293.193,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
2.
Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp375.785.437,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
3.
Iuran Produksi sebesar Rp34.919.792,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
g.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp74.264.368.550,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp47.745.011.144,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus ribu seratus empat puluh empat rupiah);
2.
Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp16.584.583.370,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
3.
Dana Reboisasi sebesar Rp9.934.774.036,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus puluh enam rupiah); dan
h.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp2.544.744.302,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).
Pasal 5
Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebesar Rp1.039.768.178.079,00 (satu triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
a.
Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp120.130.578.561,00 (seratus dua puluh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1.
Bagian Daerah sebesar Rp116.141.905.677,00 (seratus enam belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
<signature>
2.
Biaya Pemungutan sebesar Rp3.988.672.884,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
b.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp357.128.941.577,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
1.
Minyak Bumi sebesar Rp314.681.783.410,00 (tiga ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
2.
Gas Bumi sebesar Rp42.447.158.167,00 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
c.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp275.092.357.702,00 (dua ratus tujuh puluh puluh lima miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp81.705.666.273,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh tiga rupiah); dan
2.
Royalti sebesar Rp193.386.691.429,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
d.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi berupa Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp542.096.485,00 (lima ratus empat puluh dua juta sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
e.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp286.874.203.754,00 (dua ratus delapan
puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp69.112.650.616,00 (enam puluh sembilan miliar seratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);
2.
Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp31.750.481.935,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
3.
Dana Reboisasi sebesar Rp186.011.071.203,00 (seratus delapan puluh enam miliar sebelas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah).
Pasal 6
Alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan sebesar Rp9.907.810.566.250,00 (sembilan triliun sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
a.
Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.897.248.455.500,00 (tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
b.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp2.010.562.110.750,00 (dua triliun sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
Pasal 7
(1)
Alokasi sementara Kurang Bayar DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebesar Rp7.897.248.455.500,00 (tujuh triliun delapan ratus
Menampilkan 7 dari 605 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.
