Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen.
2.
Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
3.
Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
4.
Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan
mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.
5.
Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.
6.
Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.
7.
Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 2
(1)
Pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
kesederhanaan;
b.
efisiensi;
c.
keadilan;
d.
kepastian hukum; dan
e.
kemanfaatan.
(2)
Pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk:
a.
mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
b.
memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
c.
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
d.
menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan
e.
menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 3
(1)
Bea Meterai dikenakan atas:
a.
Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
b.
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
(2)
Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a.
surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
b.
akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
c.
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
d.
surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
e.
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
f.
Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
g.
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
1.
menyebutkan penerimaan uang; atau
2.
berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
h.
Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4
Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam .
Pasal 5
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Pasal 6
(1)
Besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.
(2)
Besarnya tarif Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.
(3)
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan/atau mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau sektor keuangan.
(4)
Perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Dokumen dan besaran tarif tetap yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 7
Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa:
a.
Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
1.
surat penyimpanan barang;
2.
konosemen;
3.
surat angkutan penumpang dan barang;
4.
bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5.
surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
6.
surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;
b.
segala bentuk ijazah;
c.
tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
d.
tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.
kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
g.
Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada
nasabah;
h.
surat gadai;
i.
tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
j.
Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
Pasal 8
(1)
Bea Meterai terutang pada saat:
a.
Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:
1.
surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
2.
akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b; dan
3.
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c.
b.
Dokumen selesai dibuat, untuk:
1.
surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d; dan
2.
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e.
c.
Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:
1.
surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta
rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
2.
Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f; dan
3.
Dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g.
d.
Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
e.
Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibuat di luar negeri.
(2)
Menteri dapat menentukan saat lain tertuangnya Bea Meterai.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 9
(1)
Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.
(2)
Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
(3)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
(4)
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.
(5)
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.
(6)
Ketentuan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.
Pasal 10
(1)
Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh pemungut Bea Meterai.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 11
(1)
Pemungut Bea Meterai wajib:
a.
memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang;
b.
menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan
c.
melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
(2)
Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan
tata cara perpajakan.
(3)
Jumlah kekurangan Bea Meterai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.
(4)
Pemungut Bea Meterai yang:
a.
terlambat menyetorkan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
b.
tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 12
(1)
Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan:
a.
Meterai; atau
b.
surat setoran pajak.
(2)
Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.
Meterai tempel;
b.
Meterai elektronik; atau
c.
Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Menampilkan 12 dari 19 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.