Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b.
Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
c.
Wilayah Kecamatan Mataram, wilayah Kecamatan Cakranegara, wilayah Kecamatan Ampenan dan wilayah Kecamatan Narmada adalah sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Mei 1969 Nomor 156/Pem.7/2/226 tentang daerah Administratif Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kota Administratif Mataram adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya-guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Pasal 3

(1)
Pemerintahan Kota Administratif Mataram bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat.
(2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat tetap berkedudukan di Kota Administratif Mataram.
(3)
Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Mataram, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Mataram.

Pasal 4

Kota Administratif Mataram menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a.
meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.
membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.
mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat pada khususnya.

Pasal 5

(1)
Wilayah Kota Administratif Mataram meliputi :
a.
Wilayah Kecamatan Mataram, yang terdiri dari :
1.
Desa Mataram Barat
2.
Desa Mataram Timur
3.
Desa Monjok
4.
Desa Dasan Agung
5.
Desa Pagesangan
6.
Desa Karang Baru
b.
Sebagian Wilayah Kecamatan Ampenan, yang terdiri dari:
1.
Desa Ampenan Tengah
2.
Desa Ampenan Utara
3.
Desa Ampenan Selatan
4.
Desa Karang Pule
5.
Desa Pagutan
6.
Desa Tanjung Karang
7.
Desa Pejeruk
c.
Sebagian Wilayah Kecamatan Cakranegara, yang terdiri dari :
1.
Desa Cakranegara Barat
2.
Desa Cakranegara Timur
3.
Desa Cakranegara Utara
4.
Desa Cakranegara Selatan
5.
Desa Rembiga
6.
Desa Sayang-sayang
7.
Desa Babakan
8.
Desa Dasan Cerme
d.
Sebagian Wilayah Kecamatan Narmada, yang terdiri dari :
1.
Desa Selagalas
2.
Desa Bertais
(2)
Sebagian Wilayah Kecamatan Cakranegara, yakni
a.
Yang terdiri dari :
1.
Desa Midang
2.
Desa Kekeri
3.
Desa Mambalan
4.
Penimbung dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Narmada
b.
Yang terdiri dari :
1.
Desa Bengkel
2.
Desa Bagek Polak
3.
Telaga Waru dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Kediri.
(3)
Sebagian Wilayah Kecamatan Ampenan, yakni
a.
Yang terdiri dari :
1.
Desa Gunung Sari
2.
Desa Saudik
3.
Desa Meninting
4.
Desa Batu Layar
5.
Desa Sesela
6.
Desa Keksit dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Narmada
b.
Yang terdiri dari :
1.
Desa Perempuan
2.
Desa Kuranji
3.
Desa Bajur dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Kediri.
(4)
Wilayah Kecamatan Narmada dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.
(5)
Wilayah Kecamatan Narmada diperluas dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a.
(6)
Wilayah Kecamatan Kediri diperluas dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Mataram terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni:
a.
Wilayah Kecamatan Mataram, terdiri dari:
1.
Desa Mataram Barat
2.
Desa Mataram Timur
3.
Desa Monjok
4.
Desa Dasan Agung
5.
Desa Pagesangan
6.
Desa Karang Baru
7.
Desa Rembiga
b.
Wilayah Kecamatan Ampenan, terdiri dari :
1.
Desa Ampenan Tengah
2.
Desa Ampenan Utara
3.
Desa Ampenan Selatan
4.
Desa Karang Pule
5.
Desa Pagutan
6.
Desa Tanjung Karang
7.
Desa Pejeruk
c.
Wilayah Kecamatan Cakranegara, terdiri dari :
1.
Desa Cakranegara Barat
2.
Desa Cakranegara Timur
3.
Desa Cakranegara Utara
4.
Desa Cakranegara Selatan
5.
Desa Sayang-sayang
6.
Desa Babakan
7.
Desa Dasan Cerme
8.
Desa Selagalas
9.
Desa Bertais.

Pasal 7

(1)
Pusat Pemerintahan Kota Administratif Mataram berkedudukan di Kota Mataram.
(2)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Mataram berkedudukan di Dasan Agung.
(3)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Cakranegara berkedudukan di Cakranegara Barat.
(4)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Ampenan berkedudukan di Ampenan Selatan.

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintah Kota Administratif Mataram ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)
Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Mataram.
(2)
Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Mataram sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Mataram.
(3)
Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status Wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Pasal 10

(1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Mei 1969 Nomor 156/Pem.7/2/226 tidak berlaku bagi Kecamatan Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Kediri.
(2)
Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 11 dari 11 pasal. Masuk untuk akses penuh.