Justisio

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2.
Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3.
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
4.
Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai perkara PUU.
5.
Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PUU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk diambil putusan.
6.
Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengadili, dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
7.
Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
8.
Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan ahli dan/atau saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis serta alat bukti lain, dan mendengar keterangan pihak lain.
9.
Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
10.
Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PUU yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
11.
Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan, termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
12.
Permohonan secara daring (online) adalah Permohonan yang diajukan melalui aplikasi elektronik pada simpcl.mkri.id.
13.
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
14.
Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
15.
Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
16.
Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
17.
Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
18.
Buku Pengajuan Permohonan Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
19.
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
20.
Akta Pemberitahuan Kekurangan Berkas Permohonan yang selanjutnya disebut APKBP adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai hasil pemeriksaan kelengkapan Permohonan, disertai dengan Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon.
21.
Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat DHPKP2 adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
22.
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Pemberi Keterangan dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.
23.
Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
24.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, telcks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25.
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26.
Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.

Pasal 2

(1)
Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

Menampilkan 2 dari 49 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.