Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri dan bertanggung jawab dalam bidang pembinaan Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;

Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;

Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;

Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;

Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;

10.

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;

11.

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;

12.

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;

13.

Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun yang penghasilannya dipotong untuk pemeliharaan kesehatan;

14.

Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

15.

Penerima Pensiun adalah:

Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan Hak Pensiun;

Anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan yang berhenti dengan hak pensiun;

Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.

16.

Keluarga adalah:

Isteri atau suami yang sah dari Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun;

Anak yang sah dan/atau seorang anak angkat yang mendapat tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Janda atau Duda dan/atau anak yatim piatu dari Peserta.

Pasal 2

(1)

Untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278) maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan nama PERUSAHAAN UMUM "HUSADA BHAKTI" selanjutnya disingkat PERUM HUSADA BHAKTI.

(2)

Seluruh harta kekayaan, personalia, hak dan tanggung jawab Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 yang telah dihapus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278) dialihkan kepada PERUM "HUSADA BHAKTI".

Pasal 3

(1)

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya.

(2)

Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

(2)

Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3)

Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.

(2)

Maksud Perusahaan adalah memelihara serta meningkatkan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya, dengan jalan:

membantu kelancaran dalam pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat;

turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan;

melakukan pemupukan dana.

(3)

Tujuan Perusahaan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi Peserta dan anggota keluarganya.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya dengan :

menyusun program pemeliharaan kesehatan;

melakukan pendaftaran Peserta dan anggota keluarganya;

melakukan penerimaan iuran wajib Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyelenggarakan pengelolaan dana yang terkumpul baik dari iuran Peserta maupun dari sumber-sumber lainnya;

melakukan pembayaran hak-hak Peserta dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyelenggarakan administrasi Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik;

melakukan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan atas persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)

Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.

(2)

Besarnya modal Perusahaan terdiri dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta kekayaan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan.

(3)

Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(4)

Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam .

(5)

Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

(6)

Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)

Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :

dana intern Perusahaan;

penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;

sumber-sumber lainnya yang sah.

(2)

Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam .

Pasal 9

(1)

Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.

(2)

Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri, setelah Menteri mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Pasal 11

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 13

(1)

Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

(2)

Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

(3)

Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri dan Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

Pasal 14

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa mengusahakan peningkatan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;

menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;

mewakili Perusahaan di dalam dan luar Pengadilan;

melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;

menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri;

menyiapkan pada waktunya rencana kedua tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;

mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;

menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;

mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;

menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya daripada pegawai Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;

menjalankan kewajiban-kewajiban berdasarkan petunjuk Menteri.

Pasal 15

(1)

Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;

Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.

(2)

Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

(3)

Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.

(4)

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:

seorang atau beberapa orang anggota Direksi, atau

seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, atau

orang atau badan lain, yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

(5)

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

(6)

Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain daripada anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

(1)

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

(2)

Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.

(3)

Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, karena :

mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;

atas permintaan sendiri;

melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan;

melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;

meninggal dunia;

tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.

(4)

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(5)

Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.

(6)

Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan ayat (4) belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

(1)

Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia;

(2)

Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang upaya pemeliharaan kesehatan, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya.

(3)

Direksi mencurahkan pengabdian dan kemampuannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya Perusahaan.

Pasal 18

(1)

Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Presiden.

(2)

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba. Anggota Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;

Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;

Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1)

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja serta anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

(2)

Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan yang dimuat di dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3)

Rencana kedua dan/atau anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang tertera di dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk memperoleh pengesahannya berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

(4)

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

(5)

Rencana kerja dan/atau anggaran Perusahaan yang telah disahkan merupakan landasan kerja dan menjadi tugas bagi Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya.

Pasal 20

(1)

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas, serta tenaga ahli, dibebankan pada Perusahaan, dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran Perusahaan.

(2)

Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen/Instansi yang membina dan mengawasi perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan.

Pasal 21

Atas usul Direksi susunan tarif jasa pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Pasal 23

(1)

Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar satu sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

(3)

Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

Pasal 24

(1)

Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.

(2)

Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri.

(3)

Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

(4)

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya dari Direksi;

mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan Direktur Jenderal;

mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;

melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri;

memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;

ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;

meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan.

Pasal 28

(1)

Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2)

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan hak serta kewajibannya.

(3)

Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(4)

Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban Perusahaan.

Akses Terbatas

Anda melihat 29 dari 16 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (perum) Husada Bhakti