Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Sementara OJK yang selanjutnya disebut Satker Sementara OJK adalah satuan kerja yang bersifat sementara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pencairan dan penyaluran Dana Awal untuk kegiatan operasional OJK.

Dana Awal adalah anggaran OJK yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 yang merupakan penepatan dana awal pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional OJK.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat OJK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Lain-lain untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pencairan dan penyaluran Dana Awal.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuatan komitmen.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

10.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak.

11.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak. 2012, No.1383 4

12.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-LS.

Pasal 2

Dalam APBN Tahun Anggaran 2013 pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dialokasikan Dana Awal.

Pasal 3

Dalam rangka penyaluran Dana Awal sebagaimana dimaksud dalam :

Direktur Keuangan pada OJK ditetapkan sebagai Kepala Satker Sementara OJK, yang melaksanakan fungsi KPA; dan

Satker Sementara OJK ditetapkan sebagai entitas akuntansi pemerintah.

Pasal 4

(1)

KPA mengisi format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sementara OJK berdasarkan RKA yang telah disetujui DPR.

(2)

Arsip Data Komputer dan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran guna memperoleh pengesahan.

(3)

Dalam hal dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sebatas kesesuaian antara pagu RKA/DIPA dengan besaran alokasi yang tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

(4)

DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menjadi dasar pencairan anggaran di KPPN.

(5)

Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara.

(6)

Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.

Pasal 5

(1)

Dalam rangka pelaksanaan DIPA Satker Sementara OJK, KPA menetapkan:

PPK;dan

PPSPM.

PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan.

(2)

KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:

Kepala KPPN mitra kerja Satker Sementara OJK selaku Kuasa BUN beserta specimen tandatangan PPSPM dan cap/stempel Satker Sementara OJK;

PPSPM disertai dengan specimen tandatangan PPK; dan

PPK.

Pasal 6

(1)

Pada awal Tahun Anggaran 2013, KPA melakukan pencairan Dana Awal paling tinggisebesar25% (dua puluh lima persen) dari pagu DIPA Satker Sementara OJK.

(2)

Pencairan Dana Awal pada tahap berikutnya dapat dilakukan apabila realisasi penggunaan Dana Awal tahap sebelumnya telah mencapai 90% (sembilan puluh persen).

(3)

Pencairan Dana Awal pada tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar realisasi penggunaan DanaAwal.

(4)

Pencairan Dana Awalpada tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan lebih besar dari realisasi penggunaan Dana Awal pada tahap sebelumnya, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(5)

Dalam hal realisasi penggunaan dana awal belum mencapai 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA dapat mencairkan Dana Awal tahap berikutnya:

Sebesar realisasi penggunaan Dana Awal tahap sebelumnya; atau

Lebih besar dari realisasi penggunaan Dana Awal tahap sebelumnya, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(6)

Pencairan Dana Awalsebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), danayat (5) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Dana Awaldalam DIPA Satker Sementara OJK.

Pasal 7

(1)

Dalam rangka pencairan Dana Awal sebagaimana dimaksud dalam ,PPK menerbitkan SPP-LS.

(2)

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

Rencana Penggunaan Dana;

Kuitansi; dan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM). 2012, No.1383 6

(3)

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPSPM.

(4)

PPSPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS dan lampirannya yang disampaikan oleh PPK.

(5)

Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM-LS.

(6)

Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(7)

PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta Arsip Data Komputer yang dilampiri dengan SPTJM dalam rangkap 2 (dua) kepada KPPN.

(8)

SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)

SPM-LS yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

(2)

KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-LS beserta lampirannya yang disampaikan oleh PPSPM.

(3)

Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPM-LS telah memenuhi isyarat, KPPN menerbitkan SP2D untuk kuntung rekening yang ditunjuk oleh OJK.

Pasal 9

Penerbitan, pengujian, dan format SPP-LS dan SPM-LS, penelitian dan pengujian SPM-LS beserta lampirannya dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

(1)

Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Awal, KPA harus menyusun Laporan Keuangan.

(2)

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain.

(3)

Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Pasal 11

(1)

UAKPA setiap triwulan melakukan rekonsiliasi anggaran dengan KPPN.

(2)

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(3)

UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) kepada Unit AkuntansiPembantu BUN, berupa:

Laporan Keuangan Triwulanan besertaArsip Data Komputer; dan

Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan beserta Arsip Data Komputer dan CatatanAtasLaporanKeuangan.

(4)

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pasal 12

OJK bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Awal yang diterima dari Satker Sementara OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenaiOJK.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/pmk.05/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Pada Otoritas Jasa Keuangan