Justisio

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas.
2.
Pengelolaan Ruang Udara adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara.
3.
Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.
4.
Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
5.
Pesawat Udara Sipil Indonesia adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia, termasuk pesawat udara sipil asing yang disewa tanpa awak Pesawat Udara dan/atau dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia.
6.
Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran asing dan tanda kebangsaan asing.
7.
Pesawat Udara Negara Indonesia adalah Pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.
Pesawat Udara Negara Asing adalah Pesawat Udara yang dioperasikan sebagai Pesawat Udara negara oleh pemerintah negara asing.
9.
Wahana Udara adalah setiap mesin atau alat selain Pesawat Udara, yang menggunakan Ruang Udara sebagai tempat dan/atau media gerak.
10.
Wahana Udara Sipil Indonesia adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia, tanda kebangsaan Indonesia, dan/atau yang dioperasikan oleh operator Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan sipil.
11.
Wahana Udara Negara Indonesia adalah Wahana Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No. 248811 A
12.
Wahana Udara Sipil Asing adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran asing, tanda kebangsaan asing, dan/atau yang dioperasikan oleh operator asing untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan sipil.
13.
Wahana Udara Negara Asing adalah Wahana Udara yang dioperasikan sebagai Wahana Udara negara oleh pemerintah negara asing.
14.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.
Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.

Pasal 2

Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan berdasarkan asas:
a.
kedaulatan;
b.
keselamatan, kelancaran, keteraturan, dan efisiensi;
c.
pertahanan;
d.
keamanan;
e.
optimasi;
f.
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
g.
keterpaduan;
h.
keberlanjutan lingkungan hidup;
i.
kepentingan umum;
j.
tegaknya hukum; dan
k.
kesejahteraan.

Pasal 3

(1)
Pengelolaan Ruang Udara bertujuan untuk mewujudkan:
a.
sinergi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara; dan
b.
kedaulatan, keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan di Ruang Udara, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
(2)
Perwujudan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerja sama antarkementerian, lembaga, dan masyarakat.
(3)
Sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:
a.
masyarakat menyampaikan pendapat terhadap kegiatan Pengelolaan Ruang Udara yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
b.
masyarakat ikut menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam pemanfaatan Ruang Udara;
c.
masyarakat melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap Pesawat Udara dan Wahana Udara; dan/atau
d.
memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis Pengelolaan Ruang Udara.
(4)
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 4

Ruang Udara yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:
a.
Wilayah Udara;
b.
Ruang Udara internasional; dan
c.
Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya.

Pasal 5

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 6

(1)
Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki batas:
a.
vertikal; dan
b.
lateral.
(2)
Batas vertikal Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setinggi 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut.
(3)
Batas lateral Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 7

(1)
Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam merupakan wilayah yang diperuntukkan:
a.
Pesawat Udara Sipil Indonesia;
b.
Pesawat Udara Negara Indonesia;
c.
Wahana Udara Sipil Indonesia; dan
d.
Wahana Udara Negara Indonesia.
(2)
Wilayah Udara selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dipergunakan:
a.
Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal;
b.
Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
c.
Wahana Udara Sipil Asing;
d.
Pesawat Udara Negara Asing; dan
e.
Wahana Udara Negara Asing.
(3)
Penggunaan Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin untuk memasuki Wilayah Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)
Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan Ruang Udara yang terletak di luar Wilayah Udara dan di luar Wilayah Udara negara lain.
(2)
Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Ruang Udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
b.
Ruang Udara internasional di atas laut bebas yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada Pemerintah.

Pasal 9

Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan Wilayah Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah.

Pasal 10

(1)
Pengelolaan Ruang Udara meliputi:
a.
perencanaan;
b.
pemanfaatan;
c.
pengendalian; dan
d.
pengawasan.
(2)
Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Udara dilaksanakan secara penuh dan eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
(3)
Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Udara internasional dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
(4)
Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan dalam rangka pemberian pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Pasal 11

Perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan proses penyusunan rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 12

(1)
Pemerintah menyelenggarakan perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam secara terintegrasi.
(2)
Penyelenggaraan perencanaan Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 13

(1)
Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam memuat perencanaan dalam pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara.
(2)
Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a.
kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara;
b.
rencana pembangunan jangka panjang nasional;
c.
rencana pembangunan jangka menengah nasional;
d.
perkembangan lingkungan strategis regional dan global; dan
e.
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

Pasal 14

Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
a.
rencana umum tata kelola Ruang Udara; dan
b.
rencana rinci tata kelola Ruang Udara.

Pasal 15

(1)
Rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
a.
tujuan, kebijakan, dan strategi;
b.
konsep dan pendekatan yang terintegrasi; dan
c.
aspek lain yang ditetapkan oleh Presiden.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 16

(1)
Rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam huruf b minimal memuat:
a.
analisis Ruang Udara;
b.
arah pembangunan;
c.
kebijakan operasional; dan
d.
rencana aksi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 17

(1)
Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendukung kepentingan nasional di Ruang Udara.
(2)
Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam .
(3)
Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi kepentingan:
a.
penerbangan;
b.
pertahanan dan keamanan negara;
c.
perekonomian nasional;
d.
sosial budaya; dan
e.
lingkungan hidup.
(4)
Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kepentingan:
a.
penerbangan;
b.
pertahanan dan keamanan negara;
c.
perekonomian nasional; dan/atau
d.
lingkungan hidup.
(5)
Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan untuk kepentingan penerbangan.

Pasal 18

(1)
Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a digunakan untuk:
a.
penerbangan sipil; dan
b.
penerbangan militer.
(2)
Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan latihan dan/atau operasi penerbangan militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Untuk menjamin kepentingan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama sipil militer.

Pasal 19

Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
a.
penegakan kedaulatan negara di Wilayah Udara;
b.
penegakan hukum dan pengamanan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;
c.
penataan sistem pertahanan udara nasional di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;
d.
pembinaan potensi dirgantara untuk pertahanan di Wilayah Udara; dan
e.
dukungan keamanan dan keselamatan penerbangan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional.

Menampilkan 19 dari 51 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.