Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Menteri adalah Menteri Keuangan.

Penanganan Arbitrase adalah penanganan gugatan arbitrase di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) yang diajukan oleh Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan pengajuan gugatan arbitrase Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan Arbitration Rules of The United Nations Commission on International Trade Law.

Tim Kuasa Hukum adalah pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Penanganan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.

Koordinator Tim Kuasa Hukum adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.

Tim Pelaksana adalah pejabat perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.

Peserta adalah konsultan hukum yang mengikuti seleksi penunjukan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Arbitrase.

Pasal 2

Pengadaan konsultan hukum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan ketersediaan waktu.

Pasal 3

(1)

Pengadaan konsultan hukum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melakukan penunjukan langsung konsultan hukum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase.

Pasal 4

(1)

Pelaksanaan penunjukan langsung konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:

seleksi awal; dan

seleksi akhir, yang sekaligus menjadi forum pengambilan putusan.

(2)

Guna membantu Tim Kuasa Hukum dalam melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana.

(3)

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, selakuKoordinator;

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;

Kepala Biro Hukum, Persidangan dan HubunganMasyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung.

Pasal 5

(1)

Seleksi awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diikuti oleh konsultan hukum yang memenuhi persyaratan:

menyampaikan proposal penawaran pemberian jasa konsultan hukum;

pada saat Penanganan Arbitrase tidak terdapat konflik kepentingan dengan Pemerintah Republik Indonesia, baik secara langsung maupun tidakl langsung;

bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan keuangan negara; dan

bersedia memenuhi isi kontrak.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh konsultan hukum bersangkutan.

(3)

Dalam hal konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

berdomisili di Indonesia, maka harus mempunyai legal counseling;

tidak berdomisili di Indonesia, maka harus mempunyai legal counsel di Indonesia.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan seleksi awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Pelaksana.

(2)

Dalam hal terdapat anggota Tim Pelaksana yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan seleksi awal, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada pejabat struktural/fungsional dari unit kerja yang dipimpin anggota Tim Pelaksana bersangkutan dengan menggunakan surat kuasa khusus.

(3)

Kehadiran dari perwakilan anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari anggota Tim Pelaksana bersangkutan bertindak untuk dan atas nama anggota Tim Pelaksana tersebut.

Pasal 7

Dalam melaksanakan seleksi awal penunjukan konsultan hukum, Tim Pelaksana memperhatilkan kriteria yang harusdipenihikonsultanhukum, yakni:

menguasai dan berpengalaman menangani sengketa internasional di bidang pertambangan, mineral, dan investasi;

berpengalaman menangani kasus (mewakili kepentingan suatu negara) di forum arbitrase internasional, khususnya di ICSID dan UNCITRAL;

memiliki jaringan/hubungan baik dengan pihak-pihak yang mempunyai keahlian di bidang pertambangan, mineral, dan investasi yang berskala internasional; dan

bagi konsultan hukum yang berdomisili di Indonesia dan afiliasi dari konsultan hukum asing yang berdomisili di Indonesia, menguasai hukum Indonesia, hukum pertambangan, penanaman modal asing/Bilateral Investment Treaty, dan hukum kontrak/perjanjian.

Pasal 8

Peserta yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) dalam seleksi awal penunjukan konsultan hukum berhak mengikuti seleksi akhir.

Pasal 9

(1)

Seleksi akhir penunjukan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Arbitrase dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum.

(2)

Pelaksanaan seleksi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum didasarkan pada pemaparan strategi penanganan kasus oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 10

(1)

Pengambilan putusan mengenai penentuan konsultan hukum yang ditunjuk dalam rangka Penanganan Arbitrase didasarkan pada hasil dari seleksi akhir sebagaimana dimaksud dalam .

(2)

Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Tim Kuasa Hukum yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.

(3)

Putusan penunjukan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Arbitrase dilakukan melalui musyawarah mufakat Tim Kuasa Hukum.

Pasal 11

(1)

Berdasarkan putusan Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam , Tim Pelaksana mengundang konsultan hukum yang ditunjuk dalam rangka Penanganan Arbitrase untuk menegosiasikan nilai/besaran jasa hukum (lawyer fee).

(2)

Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan konsultan hukum yang ditunjuk.

(3)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Koordinator Tim Kuasa Hukum dengan tembusan kepada seluruh anggota Tim Kuasa Hukum.

(4)

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kuasa Hukum menetapkan hasil negosiasi nilai/besaran jasa hukum (lawyer fee) dalam rapat yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.

Pasal 12

Tata cara pembayaran jasa hukum (lawyer fee) dan hal lain yang bersifat administratif dituangkan dalam kontrak perjanjian penyediaan jasa hukum antara konsultan hukum yang ditunjuk dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang diberikan kewenangan.

Pasal 13

(1)

Pelaksanaan penunjukan langsung arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:

pengusulan; dan

pengambilan putusan.

(2)

Pengusulan arbiter sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilakukan oleh konsultan hukum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam kepada Tim Kuasa Hukum.

(3)

Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat Tim Kuasa Hukum yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.

(4)

Putusan penunjukkan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilakukan melalui musyawarah mufakat Tim KuasaHukum.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penunjukan langsung arbiter sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutatis mutandis terhadap penunjukan langsung arbiter ketiga.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

tata kerja dan teknis pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum dan Tim Pelaksana dalam rangka Penanganan Arbitrase; dan

prosedur teknis dan dokumen pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum dan arbiter, ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Tim Kuasa Hukum setelah mendapatkan masukan dari anggota Tim Kuasa Hukum dan Tim Pelaksana.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum dan arbiter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penganggaran dan pembiayaan pengadaan jasa konsultan hukum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.