Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Jaminan Kelayakan Usaha yang selanjutnya disebut Jaminan Kelayakan adalah penegasan bahwa Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan.

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang selanjutnya disebut Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi adalah proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dan/atau transmisi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan amanat dalam ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas.

Pengembang Listrik Swasta adalah Penyedia Listrik Swasta yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik berdasarkan skema Power Purchase Agreement (PPA).

Power Purchase Agreement yang selanjutnya disebut PPA adalah perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Pengembang Listrik Swasta.

Shortfall adalah kondisi dana PT PLN (Persero) yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai PPA yang disebabkan oleh tindakan/keputusan Pemerintah yang secara signifikan merugikan proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi.

Pasal 2

Jaminan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan kepada PT PLN (Persero) dalam rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi yang dikerjasamakan dengan Pengembang Listrik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas.

Pasal 3

(1)

Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan Jaminan Kelayakan kepada PT PLN (Persero) dalam rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi sebagaimana dimaksud dalam .

(2)

PT PLN (Persero) dapat menyampaikan adanya Jaminan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengembang Listrik Swasta.

(3)

Jaminan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PT PLN (Persero) sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Telah memperoleh rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kelayakan Pengembang Listrik Swasta dan kelayakan teknis proyek;

Usulan proyek memenuhi kelayakan secara finansial (financial viable);

Tidak menimbulkan biaya dan risiko fiskal yang melampaui batas kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Jaminan Kelayakan diberikan kepada PT PLN (Persero) dalam bentuk surat yang menyatakan Pemerintah menjamin kemampuan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai PPA bila terjadi shortfall.

Pasal 5

(1)

Jaminan Kelayakan yang diberikan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam , dapat dilakukan melalui pemberian:

Kompensasi finansial kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pelaksanaan kewajiban Public Service Obligation (PSO) melalui pemberian subsidi listrik; atau

Fasilitas likuiditas (liquidity facility) yang merupakan dana yang disediakan Pemerintah untuk menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) akibat tindakan/keputusan Pemerintah yang menyebabkan terjadinya:

Kondisi gagal bayar (default) PT PLN (Persero); atau

Kewajiban penggantian kerugian Pengembang Listrik Swasta.

(2)

Pemberian fasilitas likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal sebesar investasi yang telah dikeluarkan oleh Pengembang Listrik Swasta ditambah beban bunga pinjaman yang belum dibayarkan jika investasi Pengembang Listrik Swasta dimaksud dibiayai dari pinjaman.

Pasal 6

(1)

Mekanisme pemberian kompensasi finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik.

(2)

Mekanisme pemberian fasilitas likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 7

(1)

Untuk memperoleh Jaminan Kelayakan dari Pemerintah c.q. Menteri Keuangan, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari:

Rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait aspek kelayakan Pengembang Listrik Swasta dan kelayakan teknis proyek;

Studi kelayakan proyek (feasibility study);

Komitmen pendanaan termasuk terms and conditions pinjaman dari calon kreditur;

PPA;

Surat Pernyataan Integritas dari Direktur Utama PT PLN (Persero) yang menyatakan bahwa prosedur perjanjian Pembangunan Listrik dan/atau Transmisi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Komitmen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan draft perjanjian yang syarat dan ketentuannya (terms and conditions) perlu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu.

(3)

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Kebijakan Fiskal dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 8

(1)

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Anggaran bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran kompensasi finansial kepada PT PLN (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik.

(2)

Mekanisme penganggaran kompensasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik.

Pasal 9

(1)

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembayaran fasilitas likuiditas PT PLN (Persero).

(2)

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan penyediaan anggaran untuk tahun yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan memperhatikan hasil perhitungan dari Badan Kebijakan Fiskal dan DJPU sebagaimana dimaksud dalam .

(3)

Berdasarkan permintaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menyediakan dana jaminan Pemerintah melalui penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK).

(4)

Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikan DIPA dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk disahkan.

(5)

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA menunjuk:

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen/ pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/menguji SPP; dan

Tembusan surat keputusan penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 10

(1)

PT PLN (Persero) menyampaikan surat tagihan dan pemberitahuan tertulis mengenai ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada Pengembang Listrik Swasta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

(2)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal melakukan verifikasi terhadap pernyataan gagal bayar PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Berita Acara hasil verifikasi paling lambat 5 hari kerja.

Pasal 11

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyatakan bahwa :

PT PLN (Persero) berada dalam kondisi shortfall/gagal bayar atas sebagian atau seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai dengan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1; atau

kewajiban penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, Pejabat Pembuat SPP mengajukan SPP kepada pejabat Penerbit SPM.

Pasal 12

(1)

Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud dalam , Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan:

Kuitansi;

Surat Jaminan Kelayakan Usaha dari Menteri Keuangan; dan

Berita acara Verifikasi dan/atau Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana.

(2)

Berdasarkan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk untung rekening PT PLN (Persero).

(3)

Pemerintah membayar jaminan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam tempo paling lambat 45 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13

(1)

Realisasi fasilitas likuiditas oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dapat merupakan utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah yang dinyatakan dalam suatu Perjanjian Utang antara PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2)

Pelunasan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada kesempatan pertama setelah dilakukan penagihan atau langsung dipotong dari hak PT PLN (Persero) atas jumlah subsidi harga listrik yang ditanggung oleh Pemerintah pada masa tertentu.

Pasal 14

Pelunasan dan pembayaran utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan dibukukan sebagai penerimaan dalam pos pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam tahun bersangkutan.

Pasal 15

Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal dapat melakukan pemantauan atas risiko gagal bayar (default) PT PLN (Persero) dengan melibatkan unit teknis terkait di Kementerian Keuangan.

Pasal 16

(1)

PT PLN (Persero) wajib melaporkan kemungkinan terjadinya shortfall untuk periode 1 (satu) tahun ke depan kepada Menteri Keuangan.

(2)

Laporan untuk kemungkinan terjadinya shortfall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penyusunan RAPBN pada tahun berkenaan.

(3)

Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan analisis atas laporan kemungkinan terjadinya shortfall sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan rekomendasi mitigasi risiko kepada Menteri Keuangan, termasuk memastikan kompensasi finansial telah diperhitungkan dalam komponen PSO melalui subsidi listrik dalam RAPBN/RAPBN-P tahun berkenaan.

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.