Justisio
Kembali

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Nama Jabatan dan Gelar, Kedudukan, Penghasilan dan Larangan Keanggotaan Partai Politik Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Yang dimaksud dengan Wakil Kepala Daerah tingkat I dalam peraturan ini ialah Wakil Kepala Daerah yang diangkat atas dasar Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah tingkat I.
(2)
Nama jabatan dan pangkat Wakil Kepala Daerah tingkat I adalah "Wakil Kepala Daerah tingkat I".
(3)
Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) adalah pegawai Negara.
(4)
Bagi Wakil Kepala Daerah berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Negeri, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah tingkat I.
(5)
Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah, pada waktu diperhentikan dengan hormat sebagai Wakil Kepala Daerah dikembalikan kepada pangkatnya semula, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.
(6)
Larangan keanggotaan partai politik seperti dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1959, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Kepada Wakil Kepala Daerah diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.448,-

Pasal 3

Disamping gaji tersebut dalam diberikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan daerah, sumbangan Negara tentang penanggungan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara dan tunjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Pasal 4

(1)
Untuk Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya dengan pengemudinya.
(2)
Biaya pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharaannya ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 5

(1)
Untuk Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya dengan pengemudinya.
(2)
Biaya pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharaannya ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 6

Biaya perjalanan dan penginapan Wakil Kepala Daerah diberi penggantian menurut peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri golongan I.

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan menetapkan tunjangan jabatan, yang diberikan tiap-tiap bulan kepada Wakil Kepala Daerah sejumlah sekurang-kurangnya Rp. 500,-

Pasal 8

Kepada Wakil Kepala Daerah pada tiap-tiap akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya, diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangkui jabatannya sejumlah dua kali pokok gaji yang menjadi haknya pada saat ia berhenti, dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok gaji. Masa memangkui jabatannya yang kurang dari satu tahun, dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.