Pasal 1

1.

Membentuk sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Tata-cara dan Peraturan-peraturan didalam lingkungan BAPPENAS yang bertanggung-jawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Panitia.

Pasal 2

2.

Tugas Panitia adalah:

a.

Mengajukan saran-saran untuk merobah, memperbaiki ataupun menyederhanakan segala tata-cara dan peraturan-peraturan guna memperlancar jalannya pelaksanaan pembangunan;

b.

Merumuskan cara koordinasi dan sinkronisasi antara pelbagai prosedur dan peraturan yang ada;

c.

Menyarankan tata-kerja dan peraturan-peraturan baru guna memperlancar jalannya pembangunan;

d.

Menjalankan tugas-tugas lain dibidang tata-kerja dan peraturan-peraturan, atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 3

3.

Panitia diberi wewenang untuk:

a.

Meminta kepada instansi-instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta untuk menjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia;

b.

Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk tugasnya dari segenap instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah/Swasta baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pasal 4

4.

Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar BAPPENAS.

5.

Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

6.

Ketua dan Wakil Ketua merangkap jadi anggota.

Pasal 5

7.

Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan tata-cara dan peraturan-peraturan.

8.

Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 6

9.

Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerja untuk menjalankan kegiatand-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal 7

10.

Panitia mempunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang sekretaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, yang semuanya termasuk Staf pegawai BAPPENAS.

Pasal 8

11.

Pembiayaan Panitia dibebankan atas Anggaran BAPPENAS

Pasal 9

12.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10

13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Tata-cara dan Peraturan-peraturan