Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

(1)

Daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 merupakan daerah yang direkomendasikan layak untuk memperoleh Dana P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2)

Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas output atas pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang meliputi:

bidang infrastruktur jalan;

bidang infrastruktur irigasi;

bidang infrastruktur air minum; dan

bidang infrastruktur sanitasi.

(3)

Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari 2013.

Pasal 3

1A. Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp199.313.187.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 1B. Rincian daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

2A. Penyaluran Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. 2B. Penyaluran Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

3A. Pemerintah Daerah menganggarkan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3B. Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 3C. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas APBD Tahun Anggaran 2016. N

(4)

Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan atas penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.

(5)

Pemerintah Daerah mencatat penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

(1)

Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 ditujukan untuk mendukung kegiatan nonfisik di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.

(2)

Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan fisik, berdasarkan azas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 8 dari 11 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016