Pasal 1

Dalun Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan;

Daerah adalah Daerah Tingkat I;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/ Daerah Istimewa;

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Daerah Khusus/Daerah Istimewa;

Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah;

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religieus yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani;

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penye diaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya;

Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;

Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;

Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;

Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;

Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;

Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier;

Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani.

Pasal 2

(1)

Pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang ada di dalam wilayah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.

(2)

Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, irigasi Desa, dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3)

Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang dibangun oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)

Jaringan irigasi, beserta bangunan pelengkapnya yang berada di bawah pengurusan Pemerintah Daerah, didaftar oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Menteri.

(2)

Jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, didaftar dan dilaporkan oleh masing-masing yang berkepentingan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk meperoleh pengesahannya dan dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3)

Daftar yang telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

(4)

Guna penyusunan perencanaan pengembangan lebih lanjut, Gubernur Kepala Daerah harus menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini kepada Menteri selambat-lambatnya pada akhir tahun ke empat pada setiap masa pembangunan.

(5)

Segala perubahan atas daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan disampaikan kepada Menteri pada setiap akhir triwulan pertama tahun anggaran.

Pasal 4

Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman; tetapi dalam penyediaan air irigasi tersebut perlu pula diperhatikan keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar suatu daerah irigasi.

Pasal 5

(1)

Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2)

Badan hukum, badan sosial, Desa Subak maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencananya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

(3)

Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus berdasarkan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Pasal 6

(1)

Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2)

Badan hukum, badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah memperoleh izin pemanfaatan air dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)

Air irigasi disediakan dan diimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi.

(2)

Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.

(3)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diusahakan penyaluran air yang diperlukan dari daerah irigasi lain yang kelebihan air ke dalam daerah irigasi yang memerlukan tambahan.

Pasal 8

(1)

Gubernur Kepala Daerah menetapkan petak tersier yang akan mendapat air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim hujan dan petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan tentang lokasinya, batas-batasnya dan luasnya menurut masing-masing Desa.

(2)

Perubahan penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam sesuatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang izin pemanfaatan air dari suatu sumber air bagi keperluan usahanya, dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dapat menyalurkan air yang diperlukannya, melalui saluran irigasi yang telah ada.

Pasal 10

(1)

Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Tanaman di luar tanah-tanah yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Pasal 11

(1)

Pembagian dan pemberian air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Perikanan air tawar di luar perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila kelebihan air dan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 12

(1)

Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Pemerintah Daerah menetapkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi selambatlambatnya satu bulan sebelum musim tanam dimulai.

(2)

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak dapat mencukupi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

(3)

Bilamana debit air irigasi ternyata tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan bagi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan, untuk mencegah kegagalan panen bagi tanaman yang sudah ada, maka:

air irigasi hanya diberikan pada tanaman yang sudah ada tersebut;

bilamana perlu pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan bergilir antara petak tersier.

(4)

Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di pemukiman dan penanggulangan bahaya kebakaran, sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

(1)

Pemerintahan Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.

(2)

Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengeringan.

(3)

Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim, hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

(1)

Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.

(2)

Bangunan bagi dan bangunan sadap diperlengkapi dengan alat pengukur air dan papan tulis untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi tidak diindahkan adanya perjanjian antara pemakai air irigasi secara perorangan.

Pasal 16

Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, apabila ternyata bahwa saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sangaja, tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.

Pasal 17

Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

(1)

Penggunaan air irigasi dalam petak tersier diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan mengikuti petunjuk teknis serta kebijaksanaan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2)

Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, masyarakat tani pemakai air harus menunjuk seorang atau lebih petugas pembagi air.

Pasal 19

(1)

Penggunaan air irigasi dalam petak tersier untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sedemikian rupa dengan mengutamakan kepentingan tanaman pangan dalam petak irigasi yang berdekatan.

(2)

Bilamana debit air irigasi tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bergilir dan merata, maka penggunaan air dapat diatur secara bergilir berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 20

(1)

Dengan memperhatikan perkembangan Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis, dan finansiil mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, kwarter, Desa dan Subak.

(2)

Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun badan hukum, dan badan sosial harus menjadi anggota Perkumpulan 'Petani Pemakai Air.

(3)

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa yang bersangkutan wajib memberikan bantuannya.

Pasal 21

(1)

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam , , dan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan juga bagi masyarakat tani pemakaian dalam irigasi Desa dan Subak sesuai dengan keadaan setempat.

(2)

Penggunaan air bawah tanah untuk irigasi wajib mendapat izin Pemerintah Daerah setelah mendapat saran teknis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber air bawah tanah.

Pasal 22

(1)

Tanpa mengurangi maksud Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan keadaan setempat, air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin Pemerintah Daerah dalam hal-hal :

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; b: menanggulangi bahaya kebakaran;

lalu lintas air yang bukan komersiil;

penangkapan ikan;

memberi minum dan memandikan ternak.

(2)

Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak jaringan beserta tanah turutannya.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil, batu yang berada dalam jaringan irigasi.

Pasal 23

Penggunaan air dan jaringan irigasi selain untuk keperluan hal-hal tersebut Peraturan Pemerintah ini, diperlukan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

(1)

Untuk dapat mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syaratsyarat teknik pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang menjadi bagian mutlak daripada jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2)

Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air.

(4)

Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak yang berwenang.

Pasal 25

(1)

Pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapnya, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasarkan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Paraturan Pemerintah ini.

(2)

Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah. Daerah, Pemerintah dapat membantu penyelenggaraan pembangunan jaringan irigasi utama.

(3)

Badan hukum, badan sosial maupun perorangan wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 26

(1)

Pembangunan jaringan irigasi Desa, Subak, dan di dalam petak tersier beserta bangunan pelengkapnya, diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Akses Terbatas

Anda melihat 26 dari 30 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi