Pasal 1

(1)

Dengan nama BADAN PIMPINAN UMUM (BPU) Pelayaran Niaga didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan negara, serta menyelenggarakan sebagian dan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara dalam lapangan pelayaran niaga sebagaimana termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.

(2)

Perusahaan negara termaksud dalam ayat (1) adalah Perusahaan-perusahaan Negara Pelni, Jakarta Lloyd dan Badan Muatan Indonesia dan perusahaan- perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 2

(1)

BPU Pelayaran Niaga adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;

"Perusahaan" ialah Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga;

"Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Pasal 5

(1)

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan. menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

(2)

Badan Pimpinan Umum ini berusaha dalam lapangan pelayaran niaga.

Pasal 6

(1)

Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Perusahaan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara termaksud dalam ayat (2) serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

(2)

Yang dimaksud dengan kerjasama dan kesatuan tindakan adalah kerjasama; dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia dan sosial. Modal

Pasal 7

(1)

Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang penyediaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(2)

Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(3)

Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1).

(4)

Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan

Pasal 8

(1)

Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.

(2)

Presiden Direktur bertanggung jawab jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.

(3)

Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1)

Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk kepaniteraan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2)

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikul oleh Pemerintah kepadanya.

(3)

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1)

Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2)

Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan atau Perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungannya;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal dunia.

(3)

Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4)

Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat 12) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Menteri.

(5)

Sebelum persoalan tersebut dalam ayat (4) diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)

Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

(2)

Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua instansi Pemerintahan/swasta untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan berhubung dengan tugas, fungsi dan perkembangan Perusahaan.

(3)

Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1)

Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan dan kebijaksanaan umum perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam lingkungannya, kecuali mengenai tarip yang akan ditentukan oleh Menteri.

(2)

Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3)

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Hubungan BPU dengan perusahaan Negara di bawahnya

Pasal 14

(1)

Direksi menyelenggarakan sebagian pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara yang berada di dalam lingkungan Perusahaan sekedar mengenai:

meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang;

investasi modal dan peralatan Perusahaan;

Menetapkan struktur organisasi Perusahaan;

mengadakan perjanjian-perjanjian perdata dengan luar negeri, sepanjang perjanjian tersebut tidak merupakan wewenang Pemerintah, dan tidak termasuk wewenang perusahaan-perusahaan;

memperoleh, memindahkan nama dan/atau mempertanggungkan barang-barang tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi;

mengangkat dan memberhentikan pegawai yang penghargaannya disamakan dengan golongan F (PGPN - 1955).

(2)

Direksi menetapkan lebih lanjut sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan-perusahaan negara satu sama lain dan antara Perusahaan dengan perusahaan negara yang berada di dalam lingkungannya.

(3)

Keputusan yang diambil oleh Direksi termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengikat perusahaan-perusahaan negara yang bersangkutan.

Pasal 15

Perusahaan negara yang termaksud dalam ayat (2) memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Menteri. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 16

(1)Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung, atau tidak langsung telah menimbulkan rugi, bagi Perusahaan dan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam lingkungannya diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2)Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan. (3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya. (5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. (6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian

Pasal 17

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku

Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan

Pasal 19

(1)

Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.

(2)

Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3)

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan

Pasal 21

(1)

Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3)

Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap

(4)

telah disahkan. Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba

Pasal 22

(1)

Dari laba bersih yang telah disahkan menurut , disisihkan untuk:

dana pembangunan semesta sebesar 55%;

untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)

Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang termaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(3)

Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dalam peraturan Menteri. Pembubaran

Pasal 23

(1)

Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)

Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.

(3)

Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma