Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer Umum yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota.
4.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.
Belanja Wajib adalah belanja yang wajib dialokasikan oleh Daerah untuk mendanai urusan pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
8.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarDaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.
Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU adalah belanja daerah yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
11.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
12.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
13.
Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
15.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1)
Pemerintah Daerah wajib menganggarkan Belanja Wajib dalam APBD dan/atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)
Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
belanja pendidikan;
b.
belanja kesehatan;
c.
Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU; dan
d.
ADD.

Pasal 3

(1)
Belanja pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)
Belanja kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan atau persentase tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Belanja gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau persentase yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
(5)
DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar DTU yang dianggarkan dalam APBN atau perubahan APBN tahun anggaran berkenaan.
(6)
DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi dengan:
a.
DBH Cukai Hasil Tembakau;
b.
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan
c.
ADD.
(7)
Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa belanja yang langsung untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik. antarDaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.
(8)
ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa atau persentase tertentu yang di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan DTU terhadap Daerah yang tidak memenuhi ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

(1)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam dalam APBD tahun anggaran berkenaan paling lambat tanggal 21 Maret.
(2)
Dalam hal tanggal 21 Maret bertepatan dengan hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja berikutnya.
(3)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghitung besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dibandingkan dengan besaran belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(4)
Penghitungan alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
(5)
Selain berdasarkan APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU dilaksanakan berdasarkan laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU.
(6)
Laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berkenaan.
(7)
Dalam hal tanggal 14 Januari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada kerja berikutnya.
(8)
Laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)
Alokasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)
Alokasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
belanja pada organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan; dan
b.
belanja di luar organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan yang menghasilkan keluaran menunjang pendidikan.
(3)
Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke fungsi pendidikan pada urusan program di bidang pendidikan, baik pada organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan maupun organisasi Perangkat Daerah lainnya.
(4)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dapat melakukan pemetaan mandiri dari belanja di luar Urusan Program di bidang pendidikan untuk menghitung besaran belanja pada fungsi pendidikan, yaitu berupa:
a.
belanja terkait Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
b.
belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan, perpustakaan, dan olah raga;
c.
belanja hibah pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
d.
belanja bantuan keuangan pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
e.
belanja bantuan sosial pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
f.
insentif dan honorarium pendidik dan tenaga pendidik; dan
g.
belanja pendidikan agama.

Pasal 6

(1)
Alokasi belanja kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi kesehatan yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)
Alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
belanja pada organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan; dan
b.
belanja di luar organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan yang menghasilkan keluaran menunjang kesehatan.
(3)
Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi belanja dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke fungsi kesehatan pada urusan program di bidang kesehatan, baik pada organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi utama di bidang kesehatan maupun organisasi Perangkat Daerah lainnya.
(4)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dapat melakukan pemetaan mandiri dari belanja di luar urusan program di bidang kesehatan untuk menghitung besaran belanja pada fungsi kesehatan, yaitu berupa:
a.
belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan prasarana kesehatan;
b.
bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana;
c.
hibah bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
d.
bantuan keuangan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
e.
bantuan sosial bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
f.
iuran premi program jaminan kesehatan nasional.

Pasal 7

(1)
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam , besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Maret.
(2)
Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU; dan
b.
selisih kurang belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU, yang seharusnya dianggarkan dalam APBD.
(3)
Berdasarkan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.
Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi dalam hal Pemerintah Daerah tidak sependapat dengan selisih kurang belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU; atau
b.
Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat tanggapan, dalam hal Pemerintah Daerah sependapat dengan selisih kurang belanja pendidikan, belanja

Menampilkan 7 dari 23 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.