Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.05/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pattimura Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

Peraturan Terkait

Histori

Lampiran

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

tarif layanan akademik; dan

tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:

tarif seleksi ujian masuk;

tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;

tarif program magister, doktoral, dan profesi;

tarif sumbangan pengembangan institusi (SPI); dan

tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:

tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga;

tarif penggunaan peralatan dan mesin;

tarif penggunaan sarana transportasi;

tarif klinik;

tarif laboratorium;

tarif pelatihan dan konsultasi;

tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;

tarif percetakan dan penerbitan;

tarif pengembangan bahasa;

tarif perpustakaan;

tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia/tenaga ahli; dan

tarif hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 5

(1)

Tarif seleksi ujian masuk, tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Penetapan tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kurikulum, akreditasi, dan/atau tarif kompetitor.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 6

(1)

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(2)

Tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok I dan Kelompok II serta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah dikenakan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru.

(3)

Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar pada setiap program studi dengan ketentuan pada setiap program studi terdapat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kuota mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)

Pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi (SPI) sebagaimana dimaksud dalam huruf d mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur sumbangan pengembangan institusi (SPI) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(2)

Penerapan tarif sumbangan pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:

mahasiswa;

orang tua mahasiswa; dan

pihak lain yang membiayai mahasiswa.

(3)

Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 8

(1)

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2021/2022.

(2)

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2021/2022 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(3)

Tarif layanan akademik untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2021/2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2021/2022.

Pasal 9

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 14

Tarif pelatihan dan konsultasi dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 15

Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan bahasa, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, huruf i, dan huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 16

(1)

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf k ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna jasa. 1A. Institutional fee terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan bersih. 1B. Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 17

2A. Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf I ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna jasa. 2B. Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak royalti paten kepada inventor.

Pasal 18

3A. Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. 3B. Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 19

(1)

Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2)

Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak lain.

Pasal 20

(1)

Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam .

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 21

(1)

Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam .

(2)

Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

mahasiswa teladan;

mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;

mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau

mahasiswa terdampak kondisi kahar.

(3)

Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 22

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Menampilkan 23 dari 15 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.