Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.07/2011 Tahun 2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan perkiraan.
(2)
Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi tahun anggaran berjalan.

Pasal 2

(1)
Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
(2)
Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp284.888.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
(3)
Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

(1)
Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan berdasarkan realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi pada tahun berjalan.
(2)
Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Triwulan I dan Triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.
(3)
Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Triwulan III dan Triwulan IV.
(4)
Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.