Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/pmk.011/2009 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertamabahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.
Bahan Bakar Nabati adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang terdiri dari Biodiesel Murni (B100), Bioetanol Murni (E100), dan Minyak Nabati Murni (O100).
2.
Biodiesel Murni (B100) adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau Mono Alkyl Ester yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara esterifikasi.
3.
Bioetanol Murni (E100) adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara bioteknologi.
4.
Minyak Nabati Murni (O100) adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi.
Pasal 2
(1)
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung pemerintah.
(2)
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah).
Pasal 3
Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas perolehan Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dikreditkan.
Pasal 4
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud dalam wajib membuat Faktur Pajak dengan membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR 156/PMK.011/2009".
Pasal 5
Tata cara penatausahaan perpajakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 6
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 7
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
