Justisio

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3.
Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
4.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngallaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
5.
Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
6.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.
Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
8.
Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
9.
Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10.
Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
11.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
12.
Peraturan Daerah DIY, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk DPRD DIY dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
13.
Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
14.
Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

(1)
DIY memiliki batas-batas:
a.
sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
b.
sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
c.
sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
d.
sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
(2)
Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta yang tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 3

Wilayah DIY terdiri atas:
a.
Kota Yogyakarta;
b.
Kabupaten Sleman;
c.
Kabupaten Bantul;
d.
Kabupaten Kulonprogo; dan
e.
Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
pengakuan atas hak asal-usul;
b.
kerakyatan;
c.
demokrasi;
d.
ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
e.
efektivitas pemerintahan;
f.
kepentingan nasional; dan
g.
pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 5

(1)
Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:
a.
mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
b.
mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
c.
mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.
menciptakan pemerintahan yang baik; dan
e.
melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
(2)
Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
a.
pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;
b.
pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum;
c.
pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY;
d.
mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan
e.
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(3)
Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.
(4)
Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
a.
pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY; dan
b.
pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY.
(5)
Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
a.
pelaksanaan prinsip efektivitas;
b.
transparansi;
c.
akuntabilitas;
d.
partisipasi;
e.
kesetaraan; dan
f.
penegakan hukum.
(6)
Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Pasal 6

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Pasal 7

(1)
Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
(2)
Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c.
kebudayaan;
d.
pertanahan; dan
e.
tata ruang.
(3)
Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.

Pasal 8

(1)
DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.
(2)
Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY.

Pasal 9

(1)
Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur.
(2)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 10

(1)
Gubernur bertugas:
a.
memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD DIY;
b.
mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
c.
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d.
menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;
e.
menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama;
f.
mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
g.
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah DIY di kabupaten/kota;
h.
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
i.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Gubernur berwenang:
a.
mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais;
b.
menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD DIY;
c.
menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
d.
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Gubernur berhak:
a.
menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Istimewa;
b.
mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan mengenai Keistimewaan DIY;
c.
mengusulkan perubahan atau penggantian Perdais; dan
d.
mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)
Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.
(2)
Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)
Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 13

(1)
Wakil Gubernur bertugas:
a.
membantu Gubernur dalam: 1) memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan; 2) mengoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; 3) menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
b.
memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
c.
melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
d.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 14

Wakil Gubernur berhak mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)
Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban:
a.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d.
melaksanakan kehidupan berdemokrasi;
e.
menaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan;
f.
menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g.
memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h.
melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;
i.
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
j.
menjalin hubungan kerja dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; dan
k.
melestarikan dan mengembangkan budaya Yogyakarta serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang berada di DIY.
(2)
Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban:
a.
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY kepada Pemerintah;
b.
menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada DPRD DIY; dan
c.
menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY dan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada masyarakat.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Presiden melalui Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang:

Menampilkan 16 dari 30 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.