Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
2.
Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
3.
LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan diberikan subsidi.
4.
Harga Dasar Jenis BBM Tertentu adalah harga Jenis BBM Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5.
Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu adalah harga Jenis BBM Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.
Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
7.
Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
9.
Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu adalah konsumen Jenis BBM Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.
Konsumen LPG Tabung 3 Kg adalah rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
12.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

Pasal 2

(1)
Dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah disediakan dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.
(2)
Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan subsidi yaitu minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
(3)
Tata cara penyediaan dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 3

(1)
Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.
(2)
Dalam hal kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Menteri Keuangan menetapkan Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.
(3)
Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.
tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan/atau
b.
masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender.
(4)
Penetapan pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dalam hal:
a.
KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terisi kembali oleh pejabat definitif; dan/atau
b.
Pejabat definitif kembali dapat melaksanakan tugas.
(5)
Pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)
Penunjukan pelaksana tugas KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)
KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan:
a.
Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b.
Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM; dan
c.
Bendahara Pengeluaran, apabila diperlukan.
(2)
Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja.

Pasal 5

(1)
Dana Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)
Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

(1)
Berdasarkan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg menandatangani kontrak dengan Badan Usaha yang mendapat penugasan dan/atau anak perusahaan Badan Usaha yang melaksanakan penugasan.
(2)
Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
para pihak yang terlibat;
b.
ruang lingkup;
c.
jangka waktu;
d.
hak dan kewajiban;
e.
proses pelaksanaan dan pembayaran; dan
f.
penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

(1)
Dalam hal pagu DIPA BUN atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran yang mengacu dalam APBN tidak mencukupi kebutuhan subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan penambahan pagu melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal salah satu dana subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kurang atau habis digunakan, dapat dilakukan realokasi melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

Jenis bahan bakar minyak yang diberikan subsidi yakni Jenis BBM Tertentu berupa minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Pasal 9

(1)
Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) sebagaimana dimaksud dalam merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (kerosene) yang terdiri dari subsidi harga dan pajak pertambahan nilai atas penyerahan Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)
Subsidi harga sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut: SH = SHL x V SHL = [(HJE – PPN) – HD] Keterangan SH = Subsidi Harga SHL = Subsidi Harga per Liter V = Volume Jenis BBM Tertentu (Liter) HJE = Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu PPN = Minyak Tanah /Kerosene (Rp/Liter) HD = Pajak Pertambahan Nilai (Rp/Liter) Harga Dasar BBM Jenis BBM Tertentu (Rp/Liter)

Pasal 10

(1)
Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) per liter sebagaimana dimaksud dalam merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) yang besarannya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut: SMS = ST x V Keterangan SMS = Subsidi Minyak Solar ST = Subsidi Tetap (Rp/Liter) V = Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Solar/Gas Oil (Liter)

Pasal 11

Dalam hal terhadap besaran subsidi tetap Jenis BBM Tertentu per liter untuk minyak solar (gas oil) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terdapat kewajiban perpajakan, penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

(1)
Subsidi LPG Tabung 3 Kg diberikan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha.

Pasal 13

(1)
Subsidi LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)
Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi LPG Tabung 3 Kg per kilogram dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula sebagai berikut: SH = SHKg x V SHKg = [(HJE LPG – PPN – MA) – HP LPG] Keterangan SH = Subsidi Harga SHKg = Subsidi Harga per Kilogram V = Volume LPG Tabung 3 Kg (Kg) HJE LPG = Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg) PPN = Pajak Pertambahan Nilai (Rp/Kg) MA = Margin Agen (Rp/Kg) HP LPG = Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg)
(4)
Subsidi harga per kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen LPG Tabung 3 Kg melalui Badan Usaha atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg.
(5)
Harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg merupakan harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Di dalam Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk margin.
(8)
Besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 14

(1)
Formula Harga Patokan tahun berjalan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.
(2)
Dalam hal formula Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan menggunakan dasar formula Harga Patokan tahun lalu dan/atau yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3)
Penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikoreksi sesuai dengan formula Harga Patokan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 15

(1)
Direksi Badan Usaha dan/atau anak perusahaan Badan Usaha yang menerima penugasan setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.
(2)
Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) bulan disampaikan paling cepat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(3)
Permintaan pembayaran sebagian subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan untuk Desember disampaikan kepada KPA BUN subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg paling cepat setiap tanggal 16 Desember.
(4)
Dalam hal tanggal 16 Desember sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur maka tagihan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(5)
Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari volume Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan.
(6)
Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan data pendukung.
(7)
Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) terdiri atas:
a.
laporan volume penjualan minyak tanah (kerosene) di dalam negeri yang paling kurang memuat: 1) laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan sektor pengguna; dan 2) laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene) berdasarkan wilayah distribusi niaga;
b.
Harga Dasar Jenis BBM Tertentu minyak tanah (kerosene);

Akses Terbatas

Anda melihat 15 dari 20 pasal. Masuk untuk akses penuh.