Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 Tentang Peraturan Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa Panitera Serta Panitera-pengganti Pada Pengadilan Tentara

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Tiap-tiap hakim, jaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara, harus bersumpah pada waktu menerima jabatannya.

Pasal 2

Bunyi sumpah itu ialah sebagai berikut: Demi Allah! Saya bersumpah: Bahwa saya untuk mendapat jabatan saya ini, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai atauakan mempunyai perkara atau hal yang mungkin bersangkutan dengan jabatan yang saya jalankan ini; bahwa saya didalam melakukan kewajiban saya senantiasa akan memegang teguh hukum, keadilan, tidak sebelah-menyebelah dan tidak memandang orang; bahwa saya akan bekerja untuk kepentingan Negara, sebagai pegawai, kehakiman yang tulus, saleh, cermat dan bersemangat.

Pasal 3

(1)
Bagi orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah, karena anggapannya tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan.
(2)
Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut pada , dengan perobahan, kalimat "Demi Allah! Saya bersumpah" menjadi "Saya menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh".

Pasal 4

(1)
a. Hakim, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan bersumpah dihadapan ketua pengadilan, dimana mereka melakukan jabatan mereka;
b.
Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Kepolisian dan Ketua Pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, yang daerah-hukumnya melingkungi daerah-hukum pengadilan-pengadilan itu;
c.
Ketua Pengadilan Tinggi bersumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung;
d.
Jaksa bersumpah dihadapan Ketua Kejaksaan, dimana ia melakukan jabatannya;
e.
Ketua Kejaksaan bersumpah dihadapan Jaksa Agung atau dihadapan jaksa yang ditunjuk keperluan itu.
(2)
a. Hakim tentara, panitera tentara dan panitera-pengganti tentara, bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tentara, dimana mereka melakukan jabatan mereka;
b.
Ketua Mahkamah Tentara bersumpah dihadapan Ketua Mahkamah Tentara Agung atau Ketua Mahkamah Tentara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Tentara Agung sebagai wakilnya untuk keperluan itu;
c.
Jaksa tentara dan jaksa-pengganti tentara bersumpah dihadapan Jaksa Tentara Agung atau jaksa tentara yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung sebagai wakilnya untuk keperluannya itu.
(3)
Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung dan Jaksa Tentara Agung bersumpah dihadapan Presiden.

Pasal 5

Hakim, jaksa, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan (tentara) yang telah bersumpah menurut peraturan ini, yang merangkap jabatan kehakiman lain, yang mengharuskan sumpah menurut peraturan ini juga, tidak perlu bersumpah lagi pada menerima jabatan itu.

Pasal 6

Jika panitera-pengganti dipindah kepengadilan lain, dimana ia melakukan jabatan sebagai panitera-pengganti, ia harus bersumpah lagi.

Pasal 7

(1)
Sumpah diangkat dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah tersebut pada dihadapan pembesar yang menyumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang;
(2)
Pada mengucapkan sumpah itu semua orang yang hadir pada upacara itu harus berdiri;
(3)
Pembesar yang menyumpah berusaha sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana kebesaran;
(4)
Pembesar yang menyumpah membuat atau menyuruh membuat proses-perbal tentang penyumpahan itu. Surat keberatan dimaksudkan pada ayat 1 harus disimpan ber-sama-sama dengan proses-perbal ini.
(5)
Proses-perbal ditanda tangani oleh pembesar yang menyumpah, oleh yang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi;
(6)
Pembesar yang menyumpah menyuruh membuat turunan yang ditanda tanganinya dari proses-perbal itu, satu diberikan kepada yang bersumpah, satu dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 8

Proses-perbal penyumpahan, turunan dari proses-perbal itu dan surat keberatan tersebut pada ayat 1 bebas dari bea.

Pasal 9

Bagi hakim, jaksa, panitera dan panitera-penganti pada pengadilan (tentara) yang telah menjalankan jabatannya pada tanggal peraturan ini mulai berlaku, yang belum bersumpah dan yang bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada menerima jabatannya.

Pasal 10

Hakim, jaksa, panitera dan panitera-pengganti yang pada waktu peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah sebagai hakim, jaksa panitera dan panitera-pengganti Negara Republik Indonesia, tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini. Pasal terakhir. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.