Pasal 1

Pejabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:

sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau

terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Pasal 2

(1)

Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena:

mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau

menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara.

(2)

Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak tanggal pelaksanaan penugasan dalam surat perintah tugas dari kepala daerah.

(3)

Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal pelaksanaan cuti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1)

Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:

diberhentikan dari jabatannya;

diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;

dinyatakan hilang; atau

mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.

(2)

Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena calonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

(3)

Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena sekretaris daerah diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal berlakunya pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(4)

Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena dinyatakan hilang terhitung sejak ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.

(5)

Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena mengundurkan diri terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil oleh kepala daerah.

Pasal 4

Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila:

sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau

dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan pejabat sekretaris daerah.

Pasal 5

(1)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat pejabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(2)

Bupati/wali kota mengangkat pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Masa jabatan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

(4)

Pejabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Pasal 6

Calon pejabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:

menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa untuk pejabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb untuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota;

memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c untuk pejabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat pembina tingkat I golongan IV/b untuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota;

berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;

mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Pasal 7

(1)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon pejabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi.

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup calon pejabat sekretaris daerah provinsi.

(3)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pejabat sekretaris daerah provinsi yang diusulkan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan.

(5)

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menolak, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan baru calon pejabat sekretaris daerah provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima.

(6)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menetapkan pejabat sekretaris daerah provinsi dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dianggap memberikan persetujuan.

Pasal 8

(1)

Bupati/wali kota mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah kabupaten/kota tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah kabupaten/kota.

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup calon penjabat sekretaris daerah.

(3)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang diusulkan bupati/wali kota, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari bupati/wali kota.

(4)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan.

(5)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menolak, bupati/wali kota menyampaikan usulan baru calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima.

(6)

Bupati/wali kota menetapkan pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota dengan keputusan bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dianggap memberikan persetujuan.

Pasal 9

Pejabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan pejabat sekretaris daerah ditetapkan.

Pasal 10

(1)

Proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah.

(2)

Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, paling lama 5 (lima) hari kerja:

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menunjuk pejabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ; dan

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menunjuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 11

(1)

Pejabat sekretaris daerah berhenti bersamaan dengan aktifnya kembali sekretaris daerah melaksanakan tugas atau dilantiknya sekretaris daerah.

(2)

Pelaksanaan pelantikan sekretaris daerah provinsi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Presiden.

(3)

Pelaksanaan pelantikan sekretaris daerah kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan bupati/wali kota.

Pasal 12

(1)

Pejabat sekretaris daerah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pejabat sekretaris daerah tidak boleh menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rangkap.

(3)

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila pejabat sekretaris daerah melaksanakan tugas sekretaris daerah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah