Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Aset BLU adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar BLU adalah Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.

Aset Tetap BLU adalah Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Lainnya BLU adalah Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan Aset Tetap BLU.

Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU.

Mitra KSO atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka KSO atau KSM.

Tugas dan Fungsi BLU adalah kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai pada BLU dalam rangka memberikan dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pada BLU yang telah ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.

10.

KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan BLU dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.

11.

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/atau bangunan yang dikuasi atau dimiliki oleh BLU untuk digunakan BLU dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.

12.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

Pasal 2

(1)

BLU bertugas mengelola aset pada BLU.

(2)

Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan aset pada BLU meliputi:

pelaksanaan pengelolaan Aset BLU; dan

pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.

Pasal 5

Pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;

biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN;

Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan

tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain.

(2)

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM.

(3)

Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN.

Pasal 8

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan untuk:

meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan

meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.

Pasal 9

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:

KSO terhadap Aset BLU;

KSO terhadap aset pihak lain; dan

KSM pada BLU dan/atau pihak lain.

Pasal 10

(1)

Pemimpin BLU melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka Tugas dan Fungsi pada BLU.

(2)

KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.

(3)

KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemimpin BLU dengan Mitra.

Pasal 11

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

Pasal 12

Mitra terdiri atas:

pemerintah daerah;

badan usaha milik negara;

badan usaha milik daerah;

BLU;

BLU daerah;

perusahaan swasta;

yayasan;

koperasi; dan/atau

perorangan.

Pasal 13

(1)

Pemimpin BLU menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

(2)

Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM.

(3)

Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atau KSM.

(4)

Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.

(5)

Rencana KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 14

(1)

KSO terhadap Aset BLU dilakukan terhadap objek KSO berupa:

tanah;

gedung dan bangunan; dan/atau

selain tanah dan/atau bangunan.

(2)

Aset BLU selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk aset tak berwujud.

(3)

Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

perangkat lunak komputer (software);

lisensi dan franchise;

hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;

merk dagang;

karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan

aset tak berwujud lainnya.

Pasal 15

KSO terhadap Aset BLU dilakukan dalam bentuk:

KSO Tanah dan Bangunan; dan/atau

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam bentuk:

Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;

Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BLU dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; dan/atau

Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 17

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU.

Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam.

Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 18

(1)

Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam , selain mendapatkan kompensasi tetap, pemimpin BLU dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.

(2)

Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:

omzet;

keuntungan; atau

biaya operasional.

(3)

Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin BLU.

Pasal 19

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU.

Pasal 20

(1)

BLU mendapatkan imbalan dari hasil KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.

(2)

Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan paling sedikit mempertimbangkan:

nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO;

nilai penghapusan bangunan; dan

estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (terminal value).

(3)

Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO.

(4)

Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

Pasal 21

(1)

Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan.

(2)

Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(3)

Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Akses Terbatas

Anda melihat 21 dari 18 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Layanan Umum