Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947 Tentang Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

1.
Perusahaan-perusahaan perkebunan milik Negara dan perusahaan-perusahaan perkebunan bukan milik bangsa Asing, yang dikuasai oleh Negara, terhitung perusahaan-perusahaan itu, yang tersebut dalam dan dari terlampir pada Peraturan ini diurus dan diselenggarakan oleh suatu kantor, yang dinamakan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" selanjutnya disingkat "P.P.R.I.".
2.
P.P.R.I. menguasai kekayaan dan hasil dari perusahaan-perusahaan tersebut diatas.
3.
P.P.R.I. berkedudukan di Surakarta. Usaha.

Pasal 2

Untuk menjalankan kewajiban tersebut dalam .P.R.I. perusahaan antara lain:
a.
mengatur secara sentral keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam P.P.R.I.
b.
mengatur secara sentral hasil perusahaan tersebut pada huruf a.
c.
mengatur secara sentral kebutuhan akan alat-alat dan lain-lain dari perusahaan-perusahaan tersebut pada huruf a. Pimpinan.

Pasal 3

1.
P.P.R.I. tersebut dalam dipimpin oleh seorang Direktur, yang bekerja dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kemakmuran.
2.
Direktur tersebut dalam ayat 1 dalam menjalankan pimpinan dibantu oleh:
a.
seorang kepala urusan perusahaan-perusahaan gula yang menjabat wakil Direktur, dan
b.
seorang kepala urusan perusahaan-perkebunan, selain pabrik gula.

Pasal 4

Sekertariat P.P.R.I. dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan mempunyai bagian-bagian tersebut dibawah ini:
a.
bagian umum dikepalai oleh Sekretaris tersebut, serta
b.
bagian technik,
c.
bagian keuangan dan
d.
bagian persediaan dan penjualan, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 5

1.
Direktir dan pegawai P.P.R.I. lainnya terdiri dari
a.
pegawai Negeri, yang diperbantukan pada P.P.R.I. atau
b.
pegawai lainnya yang diangkat menurut peraturan gaji pegawai perkebunan yang ditetapkan oleh Kementerian Kemakmuran tanggal 24 September 1946 No. 570/Pk/4, sebagai sejak ditetapkan telah dirubah dan ditambah, atau menurut perjanjian lain yang diumumkan (partikulier verband).
2.
Kedudukan Direktur dan pegawai-pegawai lainnya ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.
3.
Direktur diangkat oleh Menteri Kemakmuran. Pegawai-pegawai lainnya tersebut dalam dan 4 dan kepala dari perusahaan-perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Menteri Kemakmuran, sedang lain-lain pegawai oleh Direktur P.P.R.I. Keuangan.

Pasal 6

1.
P.P.R.I. bekerja sebagai perusahaan yang berdiri sendiri.
2.
Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam kas Negeri sebagai pendapatan Negeri.

Pasal 7

Balans pembukaan dari P.P.R.I. ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

Pasal 8

Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direktur P.P.R.I. memasukkan kepada Menteri Kemakmuran dengan pengaturan Badan Pengawasan rencana anggaran belanja untuk tahun yang berikut, yang harus disertai gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan, yang tergabung dalam P.P.R.I.

Pasal 9

Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 4 bulan sesudah tutup tahun buku, Direktur P.P.R.I. mengirimkan kepada Menteri Kemakmuran balans dan perhitungan laba-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas.

Pasal 10

Penerimaan dan pengeluaran tidak boleh dicampur.

Pasal 11

P.P.R.I. mengadakan administrasi, yang memberi kenyataan tentang duduknya keuangan, hasil dan kekayaan tiap-tiap perusahaan yang tergabung dalam organisasinya.

Pasal 12

1.
Semua biaya P.P.R.I. dipikul oleh perusahaan yang dibawah kekuasaannya.
2.
Biaya untuk P.P.R.I. yang dikeluarkan dari Kas Negeri, diganti oleh P.P.R.I.

Pasal 13

Dalam peraturan lain akan ditetapkan pembagian laba-rugi dan lain-lain peraturan lebih lanjut yang mengenai keuangan.

Pasal 14

Segala perhubungan keuangan dilakukan dengan meliwati Bank Negara atau Bank Rakyat Indonesia. Pengawasan.

Pasal 15

1.
Untuk mengawasi dan membantu Direktur dalam menjalankan siasat P.P.R.I. diadakan Badan Pengawas, terdiri dari:
a.
Kepala Jawatan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Perkebunan, sebagai Ketua.
b.
Ketua Dewan Pimpinan B.P.P.G.N.
c.
Ketua Dewan Pimpinan P.P.N.
d.
Kepala Bank Rakyat Indonesia di Surakarta.
e.
Seorang wakil buruh perusahaan gula, yang tergabung dalam P.P.R.I.
f.
Seorang wakil buruh perusahaan perkebunan selain gula, yang tergabung dalam P.P.R.I.
g.
Seorang wakil tani yang berkepentingan dalam perusahaan-perusahaan P.P.R.I.
h.
Lain-lain orang yang dipandang perlu oleh Menteri Kemakmuran.
2.
Sekretaris P.P.R.I. menjabat pekerjaan Sekretaris Badan Pengawas.
3.
Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 pasal ini pada huruf a, b, c dan d duduk dalam Badan Pengawas itu oleh karena jabatannya, sedang anggotanya tersebut pada huruf e, f, g dan h akan diangkat oleh atau atas nama Menteri Kemakmuran.

Pasal 16

Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedudukan P.P.R.I., sedikit-sedikitnya 3 bulan sekali dengan dihadiri oleh Kemakmuran, harus dimajukan pada Badan Pengawas lebih dulu untuk mendapat pertimbangannya.

Pasal 17

Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedudukan P.P.R.I. sedikit-dikitnya 3 bulan sekali dengan dihadiri oleh Direktur P.P.R.I., kecuali jika berhubung dengan suatu hal yang istimewa oleh Badan Pengawas dipandang perlu, bahwa rapat harus dilangsungkan dengan tidak dihadiri oleh Direktur itu.

Pasal 18

Anggota dari Badan Pengawas menerima penggantian biaya bepergian dan bermalam, yang sebenarnya dikeluarkan dengan cara yang hemat, dan menerima uang duduk sebesar Rp. 20,- untuk tiap-tiap hari bersidang. Peraturan tambahan

Pasal 19

Pada hari peraturan ini mulai berlaku, maka "Kantor Perusahaan Perkebunan Pemerintah" dan "Kantor Perusahaan Nasional Surakarta" dilebur dalam P.P.R.I., sedang pegawainya, sampai diatur lain, dengan sendirinya diterima sebagai pegawai P.P.R.I. dengan kedudukan dan perjanjian yang sampai sekarang berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkankan, dan boleh dinamakan: "Peraturan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" (disingkat Peraturan P.P.R.I.).