Pasal 1

Membentuk Kecamatan Palupuh di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, yang meliputi wilayah :

a.

Desa Batang Palupuh;

b.

Desa Sitingkai;

c.

Desa Muaro;

d.

Desa Mudik Palupuh;

e.

Desa Pasir Lawas;

f.

Desa Angge/Palimbatan;

g.

Desa Sungai Gantung;

h.

Desa Aur Kuning;

i.

Desa Pagadis Mudik;

j.

Desa Pagadis Hilir;

k.

Desa Banio Barik;

l.

Desa Nan V Mudik/Patapaian;

m.

Desa Nan V Hilir/Bateh Rimbang;

n.

Desa Sipisang;

o.

Desa Simaung/Laing;

p.

Desa Pasar Palupuh.

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Panti di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, yang meliputi wilayah :

a.

Desa Murni Panti;

b.

Desa Petok;

c.

Desa Ampang Gadang;

d.

Desa Sentosa Panti;

e.

Desa Bahagia Panti;

f.

Desa Lundar;

g.

Desa Kuamang;

h.

Desa Bahagia Pd. Gelugur;

i.

Desa Sentosa Pd. Gelugur;

j.

Desa Makniur Pd. Gelugur;

k.

Desa Selamat;

l.

Desa Kauman;

m.

Desa Rambahan;

n.

Desa Sontang;

o.

Desa Rambah;

p.

Desa Binabu.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, yang meliputi wilayah :

a.

Desa Duku;

b.

Desa Kasai;

c.

Desa Sungai Pinang;

d.

Desa Bintungan;

e.

Desa Kampung Caniogo;

f.

Desa Kampung Koto;

g.

Desa Kampung Jambak;

h.

Desa Kampung Guc;

i.

Desa Kampung Tanjung;

j.

Desa Kampung Sikumbang;

k.

Desa Ketaping;

l.

Desa Pilubang;

m.

Desa Marantih;

n.

Desa Pauh Kataping;

o.

Desa Tabek;

p.

Desa Olo Bangun;

q.

Desa Batang Sarik;

r.

Desa Talao Mundan;

s.

Desa Sungai Buluh Pasar Usang;

t.

Desa Buayan.

Pasal 5

Setiap perubahan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam , , dan Peraturan Pemerintah ini, baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama, dan batas-batas desa sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah pada tahap sekarang ini.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.