Justisio

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Pasal 1

Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini. Alinea kedua gugur berdasarkan S.1938-276.

Pasal 2

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 3

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 4

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 5

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 6

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya. Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatanganinya sendiri. Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat dimana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram - telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram -telegram yang dikeluarkan.

Pasal 7

Untuk kepentingan setiap orang, hakim bebas untuk memberikan kepada pemegang buku, kekuatan bukti sedemikian rupa yang menurut pendapatnya harus diberikan pada masing-masing kejadian yang khusus.

Pasal 8

Sewaktu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan berjalan, hakim dapat menentukan atas permintaan atau karena jabatannya, kepada masing-masing pihak atau kepada salah satu pihak untuk membuka buku-buku yang diselenggarakan, surat-surat dan naskah-naskah yang harus dibuat atau disimpan oleh mereka menurut alinea ketiga, agar dapat dilihat di dalamnya atau dibuat petikan-petikannya sebanyak yang dibutuhkan berkenaan dengan soal yang dipersengketakan. Hakim dapat mendengar para ahli mengenai sifat dan isi surat-surat yang diperlihatkan, baik pada sidang pengadilan maupun dengan cara seperti yang diatur dalam pasal- sampai dengan 229 Reglemen Acara Perdata. Dari tidak dipenuhinya perintahnya itu, hakim bebas untuk mengambil kesimpulan yang sebaiknya menurut pendapatnya.

Pasal 9

Bila buku-buku, naskah atau surat-surat berada di tempat lain daripada tempat kedudukan hakim yang mengadili perkara itu, maka ia dapat mengamanatkan kepada hakim dari tempat lain untuk menyelenggarakan pemeriksaan yang dikehendaki terhadap hal itu dan membuat berita acara tentang pendapat pendapatnya serta mengirimkannya.

Pasal 10

Dihapus dg. S.1927-146.

Pasal 11

Dihapus dg. S.1927-146.

Pasal 12

Tiada seorang pun dapat dipaksa untuk memperlihatkan pembukuannya kecuali untuk mereka yang mempunyai kepentingan langsung sebagai ahli waris, sebagai pihak yang berkepentingan dalam suatu persekutuan, sebagai persero, sebagai pengangkat Pimpinan perusahaan atau pengelola dan akhirnya dalam hal kepailitan.

Pasal 13

Dihapus dg. S.1927-146.

Pasal 14

Dihapus dg. S.1938-276.

Pasal 15

Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab in idikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang inidan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagian 2 Perseroan Firma Dan Perseroan Dengan Cara meminjamkan Uang Atau Disebut Perseroan Kom anditer

Pasal 16

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah satu nama bersama.

Pasal 17

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Pasal 18

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Pasal 19

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai peminjam an uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firm a. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengem balikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 21

Persero kom anditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

Pasal 22

Persero-perseroan firm a harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk dis a ngka lkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

Pasal 23

Para persero firm a diwajibkan untuk mendaftar kan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tem pat kedudukan perseroan itu.

Pasal 24

Akan tetapi para persero firm a diperkenankan untuk hanya mendaftar kan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

Pasal 25

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

Pasal 26

Petikan yang disebut dalam harus memuat:
1.
nama, nama kecil, pekerjaan dan tem pat tinggal para persero firm a;
2.
pernyataan firm a dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam halterakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;
3.
penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firm a;
4.
saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
5.
dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Pasal 27

Pendaftaran nya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.

Pasal 28

Disamping itu para persero wajib untuk meng umum kan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan .

Pasal 29

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firm a itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang dium um kan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasalyang lalu yang dicantum kan dalam surat kabar resmi.

Pasal 30

Firm a dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan m endaftarkannya dan mengum um kannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam . Ketentuan alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firm a menjadi persero kom anditer.

Pasal 31

Pembubaran sebuah perseroan firm a sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang ada, yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengum um kan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan .

Pasal 32

Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus m embereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firm a itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain, atau seluruh persero (tidak termasuk para persero kom anditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak. Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

Pasal 33

Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.

Pasal 34

Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara.

Pasal 35

Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya. Bagian 3 Perseroan Terbatas

Pasal 36

Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubemur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnya. Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu.

Pasal 37

Bila perseroan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, dan selain itu tidak ada keberatan-keberatan yang penting terhadap pendiriannya, pun pula aktanya tidak memuat ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur dalam sampai dengan pasa155, maka izinnya diberikan. Bila izin itu tidak diberikan, alasan-alasannya diberitahukan kepada para pemohon agar diketahuinya, kecuali sekiranya pemberitahuan itu dianggap tidak seyogyanya. Pemberian izin itu, bila ada alasan-alasannya, dapat digantungkan pada syarat bahwa perseroan itu akan bersedia dibubarkan, bila menurut pertimbangan Gubemur Jenderal (dalam hal ini Menteri Kehakiman) hal itu dianggap perlu untuk kepentingan umum. Bila izin itu diberikan tanpa syarat, maka perseroan tidak dapat dibubarkan atas kekuasaan umum, kecuali setelah Hooggerechtshof (kini: Mahkamah Agung), yang pendapatnya dalam hal ini harus didengar, menyatakan, bahwa para pengurusnya telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat akta perseroan itu.

Pasal 38

Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan m engum um kannya dalam surat kabar resmi. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan. Ketentuan-ketentuan berlaku juga terhadap ini.

Pasal 39

Selama pendaftaran dan pengumuman seperti yang termaktub dalam pasalyang lalu belum terjadi, maka para pengurus atas perbuatan mereka, terikat secara pribad iuntuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau Sero-sero atas nama atau blangko. Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham -saham itu.

Pasal 41

Tiada sero atau saham blangko dapat dikeluarkan sebelum jumlah sepenuhnya disetor dalam kas perseroan.

Pasal 42

Dalam akta ditentukan cara bagaim ana sero-sero atau saham -saham atas nama dapat dioperkan; hal itu dapat dilakukan dengan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus dari Persero bersangkutan dan pihak penerima pengoperan, atau dengan pernyataan seperti itu yang dimuat dalam buku-buku perseroan itu dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.

Pasal 43

Bila jumlah penuh sero atau saham demikian belum disetor, para persero aslinya, atau ahli waris mereka atau mereka yang memperoleh hak, tetap bertanggung jawab atas penyetoran jumlah yang terutang pada perseroan, kecuali bila pengurus dan para komisaris, bila ini ada, menyatakan dengan tegas persetujuan mereka untuk menerima baik penerima hak yang baru itu, dan demikian persero lama menjadi bebas dari segala tanggung jawab.

Pasal 44

Perseroan itu diurus oleh para pengurus, para persero, atau lain-lainnya yang diangkat oleh para pengurus, dengan atau tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan kom isaris. Para pengurus tak dapat diangkat dengan cara yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 45

Para pengurus tidak bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan perseroan. Akan tetapi bila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka terhadap pihak ketiga bertanggung jawab masing-masing secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karenanya.

Pasal 46

Perseroan terbatas itu harus didirikan untuk jangka waktu tertentu, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk memperpanjangnya, setiap kali setelah waktu itu lam pau.

Pasal 47

Bila nyata bagi para pengurus, bahwa telah diderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modal perseroan, maka mereka berkewajiban untuk mengumumkannya dalam register yang diselenggarakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie, dan demikian pula dalam surat kabar resmi. Bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas perjanjian-perjanjian yang telah mereka adakan setelah mereka tahu atau harus mereka tahu tentang kerugian itu.

Pasal 48

Untuk menghindari pembubaran menurut peraturan tersebut di atas, aktanya harus memuat ketentuan-ketentuan untuk membentuk kas cadangan yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan uang itu untuk sebagian atau untuk seluruhnya.

Pasal 49

Dalam akta itu tidak boleh diperjanjikan bunga tetap. Pem bagian pem bagiannya harus diam bil dari pendapatan setelah dipotong dengan segala pengeluaran. Akan tetapidapat diadakan perjanjian, bahwa pem bagian-pem bagian itu tidak akan melebihi suatu jum lah tertentu.

Pasal 50

Izin termaksud dalam tidak akan diberikan, kecuali bila temyata bahwa para pendiri pertam a bersama-sam a mewakili paling sedikit seperlin a darim odalperseroan; selanjutnya akan ditentukan suatu jangka waktu, din ana sisa sero-sero atau saham -saham harus sudah ditem patkan. Jangka waktu itu atas perm ohonan para pendiri selalu dapat diperpanjang oleh Gubemur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh pejabat yang berwenang atas penunjukan Presiden berdasarkan alinea kedua.

Pasal 51

Perseroan itu tidak akan dapat m ulai berjalan sebelum paling sedikit sepuluh persen darim odalbersam a disetor.

Pasal 52

Bila pekerjaan para kom isaris hanya terbatas pada pengawasan terhadap para pengurus, dan dengan dem ikian sam a sekali tidak ikut serta dalam pengurusan, maka mereka dalam akta dapat diberi kuasa untuk memeriksa dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban para pengurus, atas nam a para persero. Dalam hal yang sebaliknya, pemeriksaan dan pengesahan itu harus dilakukan oleh para persero atau orang-orang yang ditunjuk dalam akta.

Pasal 53

Pada perseroan asuransi atas benda-benda tertentu harus ditentukan dalam akta suatu m aksin um, yang tidak boleh dilam pauiuntuk mengasuransikan telah menyerahkan kepada keputusan para pengurus, dengan atau tanpa para suatu benda yang sama, kecuali para persero dalam akta dengan perjanjian tegas kom isaris.

Pasal 54

(1)
Hanya pem egang saham yang berhak m engeluarkan suara. Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.
(2)
Dalam hal m odal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak m engeluarkan suara sebanyak jum lah saham yang din ilikinya.
(3)
Dalam hal m odal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nom inal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nom inal saham; yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jum lah harga nom inaldarisaham yang din ilikipem egang. Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.
(4)
Pem batasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pem egang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagidalam kurang dariseratus saham.
(5)
Tidak seorang pengurus atau kom isaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pem ungutan suara.

Pasal 55

para pengurus diwajibkan setiap tahun mem buat laporan tentang laba dan rugi yang diperoleh atau diderita dalam tahun yang telah lam pau. Laporan itu dapat dilakukan, baik dalam rapat umum, maupun dengan mengirin kan suatu daftar kepada masing-masing persero, ataupun dengan menyediakan suatu perhitungan untuk diperiksa dan mem beritahukannya kepada para persero, dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam akta.

Pasal 56

Perseroan yang dibubarkan dibereskan oleh para pengurus, kecuali bila dalam akta hal itu ditentukan cara lain. Ketentuan berlaku untuk halini.

Pasal 57

Dihapus dg.
s.
1938-276.

Pasal 58

Dihapus dg.
s.
1938-276.

Pasal 59

Bursa perdagangan adalah pertem uan para pedagang, juragan kapal, m akelar, kasir dan orang-orang lain yang bersangkut-paut dengan perdagangan. Hal itu diselenggarakan atas kekuasaan Gubemur Jenderal (dalam hal ini Menteri Keuangan).

Pasal 60

Menampilkan 60 dari 196 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.